Jakarta – Masyarakat adat Kanum masih menantikan pengakuan kelembagaan setelah lebih dari lima tahun memperjuangkan proses tersebut. Kepala Suku Kanum, Yeremias K. Ndimar, meminta pemerintah daerah memberikan tindak lanjut agar identitas dan hak masyarakat adat semakin mendapat tempat dalam kebijakan pembangunan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Aspirasi itu disampaikan Yeremias dalam pertemuan bersama Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), mahasiswa Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Kalai Anim (IMPKA), serta pegiat budaya dan lingkungan Agustinus Mahuze di Kampung Yanggandur, Distrik Sota, Senin (2/11/2026).
Yeremias menerangkan bahwa masyarakat Kanum mempunyai sejarah, bahasa, tradisi, serta tata kelola wilayah adat yang diwariskan lintas generasi. Keberadaan unsur-unsur tersebut menjadi alasan penting bagi masyarakat untuk memperoleh pengakuan sesuai identitas dan struktur adat mereka.
“Suku ini harus diakui,” tegas Yeremias dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026).
Ia menyampaikan bahwa dokumen kelembagaan telah disiapkan dan pemetaan wilayah adat juga sudah dilakukan. Pemerintah daerah diharapkan dapat melanjutkan proses pengakuan dengan memperhatikan sejarah masyarakat Kanum, termasuk posisi setiap marga yang mempunyai hak atas tanah warisan leluhur.
Menurut Yeremias, masing-masing marga memiliki aturan tersendiri mengenai penguasaan dan pewarisan tanah. Dengan demikian, struktur dan ketentuan adat perlu menjadi pertimbangan dalam proses pengakuan agar kebijakan pemerintah sejalan dengan hubungan masyarakat terhadap wilayah leluhurnya.
Persoalan lain yang turut disoroti adalah keterlibatan masyarakat Kanum dalam pemerintahan. Yeremias mengangkat keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam pembahasan mengenai ruang bagi masyarakat adat untuk menyampaikan aspirasi melalui lembaga daerah.
Pada kesempatan yang sama, Agustinus Mahuze membahas kaitan antara pengakuan masyarakat adat dan partisipasi politik Orang Asli Papua. Menurut pembahasan tersebut, kebijakan afirmasi perlu memperhatikan keragaman suku serta jumlah kampung ketika mempertimbangkan kebutuhan keterwakilan masyarakat.
Agustinus juga menempatkan pengakuan identitas dan kelembagaan adat sebagai salah satu hal yang perlu diperhitungkan dalam pembahasan partisipasi politik. Namun, keterwakilan masyarakat adat tetap harus mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku.
Selain mendorong pengakuan kelembagaan, Yeremias mengingatkan pentingnya mempertahankan bahasa, sejarah, dan pengetahuan adat di tengah perubahan zaman. Ia berharap generasi muda Kanum tidak kehilangan pemahaman mengenai identitas serta tradisi yang diwariskan para leluhur.
Pertemuan tersebut juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa IMPKA untuk mengenal lebih jauh sejarah masyarakat Kanum, susunan kelembagaan adat, serta perjalanan perjuangan memperoleh pengakuan.
Yeremias berharap dokumen kelembagaan dan pemetaan wilayah adat yang telah disiapkan segera mendapat perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, kejelasan proses pengakuan diperlukan untuk menjaga identitas masyarakat Kanum sekaligus memperkuat peran mereka dalam kehidupan sosial dan pembangunan di Merauke.
