Pengamat kebijakan publik Ade Reza Hariyadi menilai, perlu ada perubahan paradigma dari seremoni ke refleksi dalam memperingati Hari Integrasi Papua ke Indonesia pada 1 Mei. Ini perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana integrasi tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh elemen masyarakat Papua.
“Integrasi yang bermakna adalah ketika masyarakat Papua sejahtera. Untuk mengetahui apakah masyarakat Papua sudah sejahtera atau belum, salah satunya dengan mengukur sejauh mana efektivitas berbagai kebijakan dan program pemerintah untuk Papua, seperti otonomi khusus (otsus), kebijakan afirmasi, pemekaran, dan sebagainya,” katanya pada Senin (27/4/2026).
Reza mengingatkan bahwa fondasi hukum internasional yang menopang integrasi Papua tidak terbantahkan sehingga tidak perlu diperdebatkan. Oleh karena itu, sumber daya dan energi harusnya dicurahkan untuk ke hal-hal yang lebih produktif dengan terus mengawal perumusan dan pelaksanaan berbagai program dan kebijakan pemerintah melalui berbagai forum.
“Ini kesempatan strategis sebenarnya. Jadi, masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Jika program dinilai sudah baik, maka perlu teruskan. Jika masih ada yang kurang, maka diperkuat. Evaluasi ini sebenarnya juga membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan sehingga pelaksanaannya nanti bisa jauh lebih efektif dan efisien karena aspirasi langsung disampaikan masyarakat Papua,” tuturnya.
“Jadi, pemerintah tidak perlu takut dengan evaluasi terbuka. Justru adanya ruang dialog yang terbuka setiap 1 Mei menunjukkan adanya sinergisitas antara pemerintah dengan masyarakat dalam membangun Papua,” sambung Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Krisnadwipayana (FIA Unkris) ini.
Di sisi lain, Reza berpendapat bahwa kebijakan otsus Papua memiliki kerangka yang baik. Namun, perlu perbaikan dan penguatan pada dimensi pengawasan anggaran hingga pelibatan masyarakat adat dalam perencanaan.
“Banyak kebijakan yang baik di atas kertas, tetapi tidak terasa manfaatnya di lapangan ketika dilaksanakan karena rantai birokrasi yang panjang dan minimnya mekanisme umpan balik dari masyarakat,” katanya. ” Makanya, pemerintah perlu memperkuat partisipasi warga sebagai bagian integral dari siklus kebijakan publik.”
