Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) mengapesiasi pendekatan keamanan humanis yang dilakukan pemerintah dalam penanganan di Papua karena merupakan langkah tepat dalam menjawab kompleksitas persoalan yang terjadi. Apalagi, selama ini, pemerintah melalui berbagai instrumen kebijakan telah menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi masyarakat sipil sekaligus menjaga stabilitas keamanan sebagai prasyarat pembangunan.
Kabid Advokasi dan Hukum MPSI, Ucok Piliang, menyatakan, kehadiran pemerintah di Papua tidak bisa dipersepsikan semata-mata sebagai pendekatan militeristik. Pangkalnya, pendekatan keamanan yang dijalankan saat ini justru mengedepankan aspek perlindungan terhadap masyarakat, salah satunya dari ancaman kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB).
“Keamanan humanis berarti pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat Papua hidup dengan rasa aman, bebas dari intimidasi, serta dapat menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi secara normal. Ini bukan sekadar operasi keamanan, tetapi bagian dari tanggung jawab dan kewajiban pemerintah,” ucapnya, Sabtu (11/4/2026).
Ucok menjelaskan, pemerintah berkewajiban untuk melindungi rakyat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, tenaga kesehatan, dan pekerja sipil, yang kerap menjadi korban dalam konflik. Dalam konteks ini, pendekatan persuasif dan terukur menjadi prioritas guna meminimalisasi dampak negatif terhadap masyarakat.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa narasi yang menyudutkan kehadiran negara sebagai sumber konflik perlu diluruskan. Faktanya, berbagai program pembangunan terus digencarkan, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal sebagai bagian dari solusi jangka panjang.
“Pembangunan di Papua adalah bukti konkret bahwa pemerintah tidak hanya hadir dalam aspek keamanan, tetapi juga berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah pendekatan komprehensif yang tidak bisa dipisahkan,” jelasnya.
Menurut Ucok, keamanan dan pembangunan merupakan dua sisi yang saling melengkapi. Tanpa stabilitas keamanan, program pembangunan tidak dapat berjalan optimal. Sebaliknya, tanpa pembangunan yang berkelanjutan, potensi konflik akan terus berulang karena akar persoalan tidak terselesaikan.
Oleh karena itu, MPSI mengajak elemen masyarakat di Papua untuk bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah serta mendukung upaya negara dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Sebab, kolaborasi adalah kunci utama dalam membangun Papua yang aman dan sejahtera.
“Pendekatan keamanan humanis bukan hanya strategi jangka pendek, melainkan fondasi penting dalam mewujudkan Papua yang damai, inklusif, dan berkeadilan. Saya meyakini pemerintah akan terus hadir dan bekerja untuk memastikan setiap warga Papua mendapatkan perlindungan serta masa depan yang lebih baik,” tandas Ucok.
