Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Berita

Tanpa Kedamaian Hakiki di Papua, MPSI: Indonesia Emas 2045 Sulit Terwujud

12
×

Tanpa Kedamaian Hakiki di Papua, MPSI: Indonesia Emas 2045 Sulit Terwujud

Share this article
Peta Indonesia. Freepik
Peta Indonesia. Freepik

Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) menilai bahwa visi Indonesia Emas 2045 sulit tercapai apabila kedamaian hakiki belum terwujud di Papua. Pangkalnya, kemajuan suatu bangsa dan negara membutuhkan pemerataan dan itu takkan terealisasi jika masih ada satu pun daerah yang tertinggal.

“Indonesia Emas 2045 tidak akan lengkap tanpa Papua yang berdiri sejajar dengan provinsi-provinsi terbaik di Indonesia. Ini bukan sekadar retorika, tapi ini tanggung jawab konstitusional dan moral bangsa,” kata Kabid Advokasi dan Hukum MPSI, Ucok Piliang, pada Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) telah dan terus berupaya membangun dan memajukan Papua, termasuk menghadirkan kedamaian. Hal tersebut terlihat dari berbagai kebijakan dan program yang dijalankan, seperti dana otonomi khusus (otsus), kebijakan afirmasi orang asli Papua (OAP), dan pembangunan infrastruktur.

Ucok melanjutkan, Papua dapat menjadi mercusuar Indonesia Timur. Sebab, memiliki kekayaan alam dan sumber daya melimpah selain posisi geografis yang strategis. Baginya, yang perlu diperkuat saat ini adalah akselerasi pembangunan yang semakin terarah dan rekonsiliasi sosial yang semakin terstruktur.

MPSI pun merekomendasikan pemerintah pusat memperkuat Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal agar kemajuan Papua tumbuh dari dalam. Selain itu, penguatan program trauma healing dan dialog lintas komunitas di wilayah terdampak konflik dengan melibatkan tokoh adat, pemimpin gereja, hingga generasi muda OAP sebagai agen rekonsiliasi sosial karena pendekatan ini akan lebih efektif dan tahan lama selain tepat secara kultural daripada kebijakan yang bersifat top-down.

“Rekonsiliasi dan pembangunan harus berjalan beriringan, bukan bergiliran. Kita tidak bisa menunggu damai dulu baru membangun dan tidak bisa menunggu infrastruktur selesai dulu baru berdamai. Keduanya harus dijalankan serentak dengan intensitas yang sama dan dengan keyakinan bahwa setiap jalan yang dibangun dan setiap dialog yang dibuka adalah satu langkah nyata menuju Papua damai,” tutur Ucok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *