Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di wilayah Tanah Papua mempercepat dan mempermudah proses perizinan pembangunan perumahan guna mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Usai menghadiri Sosialisasi KPP Perumahan bersama Bank Mandiri di Kota Jayapura, Papua, dikutip, Senin (23/6/2026), Tito mengatakan percepatan pembangunan sektor perumahan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan tidak dapat hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Percepatan pembangunan perumahan tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan perbankan, pengembang, serta penyederhanaan layanan perizinan di daerah,” kata Mendagri Tito.
Menurut dia, pemerintah pusat terus mendorong pelaksanaan program perumahan melalui berbagai skema, termasuk target pembangunan jutaan unit rumah di seluruh Indonesia.
“Hanya saja di Tanah Papua tantangan masih cukup besar, terutama terkait tingginya angka rumah tidak layak huni serta keterbatasan akses kepemilikan rumah,” ujar Mendagri Tito Karnavian.
Karena itu, salah satu hal yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah mempercepat layanan perizinan agar pembangunan rumah dapat berjalan lebih efektif.
“Sehingga kami menilai masih terdapat sejumlah daerah yang belum sepenuhnya mengimplementasikan kemudahan perizinan, termasuk pembebasan atau keringanan biaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Mendagri.
Berdasarkan hasil pemetaan pemerintah, tingkat masyarakat yang belum memiliki rumah maupun yang masih menempati hunian tidak layak di sejumlah wilayah Papua masih tergolong tinggi dibandingkan daerah lain. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan langkah kebijakan yang lebih intensif dari pemerintah pusat.
“Ini menjadi masalah yang harus mendapat perhatian serius, sehingga intervensi pemerintah pusat terus ditingkatkan di Papua,” ujarnya.
