Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) mengajak masyarakat melihat Papua tidak hanya dari sudut pandang konflik, tetapi juga dari berbagai program nyata pemerintah untuk mengubah kehidupan rakyat Papua. Sebab, di balik sorotan terhadap kekerasan KKB dan berbagai tantangan, ada deretan kebijakan negara yang benar-benar menyentuh kehidupan warga Papua hingga di daerah terpelosok.
“Kita terlalu sering berbicara tentang Papua dalam konteks konflik. Penting sekali untuk menyeimbangkan narasi itu dengan kenyataan di lapangan. Ada jutaan rakyat Papua yang hari ini bangun pagi dan merasakan langsung manfaat dari program-program yang dirancang khusus untuk mereka. Itu adalah bukti kehadiran negara dan perlu diapresiasi,” kata Direktur Eksekutif MPSI, Noor Azhari, dalam keterangannya pada Selasa (7/4/2026).
Dicontohkannya dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah mengalokasikan anggaran MBG tiga kali lipat dibandingkan di Pulau Jawa, dengan total penerima manfaat ditargetkan 750 ribu orang dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik pendidikan anak usia dini (PAUD), hingga sekolah menengah atas (SMA) guna mengatasi gizi buruk dan stunting.
Menurut Noor, program ini sangat strategis mengingat model ekonominya memberdayakan masyarakat lokal. Dengan begitu, uang negara berputar di dalam ekonomi Papua sendiri.
“Bayangkan, anak-anak di pedalaman Papua yang selama ini mungkin tidak pernah mendapatkan asupan protein dan gizi seimbang secara teratur, kini setiap hari sekolah mendapat makanan bergizi yang disiapkan dari bahan pangan lokal. Ini bukan hanya soal perut kenyang, tetapi ini adalah investasi pada otak, pada tumbuh kembang, pada masa depan generasi Papua,” tuturnya.
Demikian pula dengan kebijakan BBM satu harga. Tujuannya, harga BBM di pedalaman Papua yang tadinya puluhan kali lipat dibandingkan Jawa dapat ditekan sehingga harga bahan pokok stabil dan tidak memperparah kemiskinan di “Bumi Cenderawasih”.
“BBM satu harga adalah kebijakan keadilan yang sering dilupakan orang. Ketika harga bensin sama, harga sayur dan beras yang diantar ke kampung terpencil ikut turun. Biaya ojek ke puskesmas ikut turun. Guru yang harus membeli bahan bakar untuk pergi mengajar ikut terbantu. Efek berantainya sangat luas dan sangat nyata bagi kehidupan sehari-hari rakyat Papua paling terpencil sekalipun,” bebernya.
Kebijakan lain pemerintah untuk membangun dan mengembangkan Papua adalah alokasi dana otonomi khusus (otsus), kebijakan afirmasi, hingga pemekaran daerah. Bahkan, tata kelola dana otsus juga telah diperbaiki agar tidak disalahgunakan.
“Keberhasilan berbagai program dan kebijakan tersebut bukan hanya bergantung pada political will pemerintah pusat, tetapi keamanan yang memungkinkan program sampai ke tangan rakyat. Setiap kali KKB menyerang, mereka tidak hanya mencederai satu orang. Mereka menggagalkan satu program yang dirancang untuk ribuan orang. Itulah mengapa keamanan dan pembangunan harus dibaca sebagai satu paket yang tidak bisa dipisahkan,” tutup Noor.
