Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang terus digencarkan pemerintah pusat di Papua bukan sekadar proyek fisik, melainkan bentuk kehadiran negara untuk membangun dan memajukan daerah. Ini sekaligus menjadi simbol bahwa “Bumi Cenderawasih” bagian dari Indonesia sehingga tidak mungkin diabaikan bahkan ditinggalkan.
“Ketika sebuah jalan aspal masuk ke kampung yang selama ini hanya bisa dijangkau dengan pesawat kecil, itu adalah pidato negara yang paling kuat. Lebih kuat dari pernyataan apa pun. Rakyat Papua yang tinggal di sana langsung merasakan bahwa mereka diperhatikan. Itulah mengapa infrastruktur bukan hanya soal pembangunan ekonomi, tetapi fondasi dari kepercayaan dan perdamaian,” kata Direktur Eksekutif MPSI, Noor Azhari, pada Jumat (10/4/2026).
Komitmen negara itu, sambungnya, tecermin dalam angka-angka yang tidak kecil. Pemerintah membangun Jalan Trans-Papua sepanjang 3.462 kilometer, misalnya, selain menjadi lokasi pelaksanaan Program Tol Laut untuk menyediakan bahan pokok dan menekan disparitas harga.
Pembangunan infrastruktur ini, menurut Noor, juga berarti keamanan yang hadir lebih dekat dengan rakyat. Ketika jalan terbuka, aparat bisa merespons insiden lebih cepat. Ketika puskesmas terbangun, bidan dan dokter tidak lagi harus diterbangkan dari kota dengan biaya mahal. Ketika listrik masuk ke kampung, kehidupan masyarakat berubah secara mendasar.
“Saya ingin masyarakat Papua, terutama generasi mudanya, memahami satu hal, yaitu setiap meter jalan yang dibangun negara di Papua adalah argumen paling kuat bahwa Indonesia tidak anti-Papua. Justru sebaliknya, negara mau bersusah payah, mau mengeluarkan biaya luar biasa besar, mau bertaruh nyawa pekerja konstruksi di medan yang berbahaya. Semua itu karena Papua dipandang sebagai aset dan bagian tak terpisahkan dari Indonesia yang harus diangkat derajatnya,” tuturnya.
Kendati demikian, Noor mengingatkan, infrastruktur tersebut tidak bisa bekerja sendiri di tengah situasi konflik. Tidak jarang pelaksanaan berbagai proyek dan program terhambat karena gangguan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB), bukan ketidakmampuan negara.
Oleh karena itu, MPSI memandang stabilitas keamanan dan percepatan infrastruktur sebagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Keduanya saling berkaitan sehingga harus berjalan beriringan.
Keamanan dibutuhkan agar infrastruktur bisa dibangun. Infrastruktur dibutuhkan agar keamanan punya makna sosial yang dirasakan masyarakat. Di titik inilah peran TNI-Polri yang humanis menjadi penting. Bukan hanya sebagai kekuatan pengamanan, melainkan sebagai mitra pembangunan yang hadir bersama rakyat.
“Papua damai bukan Papua tanpa tantangan. Ia adalah Papua di mana jalan terbuka, sekolah terisi murid, puskesmas terisi dokter, dan warga bisa bepergian tanpa rasa takut. Itu adalah standar kehidupan yang layak dan yang sedang diperjuangkan negara melalui pembangunan. Tugas kita semua memastikan pembangunan berjalan tanpa hambatan dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat Papua,” tutup Noor.
