Tokoh adat dan agama dinilai memilik peran sentral dalam mendorong perdamaian di Papua. Sebab, mereka bukan sekadar figur moral, melainkan sistem kepercayaan yang hidup hingga penjaga nilai-nilai yang melampaui batas-batas politik.
“Dalam tradisi Papua, kepala adat dan pendeta bukan sekadar tokoh seremonial. Mereka adalah otoritas yang diakui secara organik oleh masyarakat, jauh sebelum ada pemerintahan formal. Ketika mereka bicara, masyarakat mendengar. Ketika mereka meminta damai, ada ruang untuk damai itu diterima. Tidak ada yang bisa menggantikan fungsi kepercayaan yang mereka miliki di komunitas masing-masing,” ucap pengamat politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Usni Hasanudin, pada Rabu (15/4/2026).
Tokoh agama, sambung Usni, tokoh agama, terutama gereja-gereja di Papua yang memiliki jaringan hingga ke daerah pedalaman, menjadi penyelamat pertama yang hadir ketika negara belum bisa menjangkau. Oleh karena itu, Dewan Gereja Papua, para uskup, dan pendeta lokal berulang kali menjadi mediator antara komunitas yang terjepit konflik dengan pihak-pihak yang bertikai.
“Mereka yang mendampingi pengungsi ketika bantuan pemerintah belum tiba. Mereka yang merawat trauma ketika psikolog belum ada. Kekuatan moral ini menjadi aset perdamaian. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih menggencarkan lagi keterlibatan tokoh agama dan menjadikan mereka sebagai mitra strategis,” tuturnya.
Menurut Usni, peran tokoh adat juga sama strategis dan vitalnya karena masyarakat Papua memegang kuat tradisinya sampai saat ini. Sebagai negara yang berbudaya, sambungnya, pemerintah kerap melibatkan tokoh adat dalam merumuskan kebijakan dan regulasi, tetapi dinilai belum maksimal.
“Tokoh adat dan agama harus dilibatkan bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai ‘arsitek perdamaian’ dalam merancang solusi jangka panjang. Pembangunan yang paling bertahan lama adalah pembangunan yang lahir dari restu adat dan berkat gereja,” ucapnya.
Usni meyakini gerakan dan dukungan kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) akan menyusut ke depannya ketika tiga pilar, yakni kebijakan dan program pembangunan pemerintah, keamanan, serta tokoh adat dan agama, berjalan bersama dan harmonis. “Ketiganya tidak bisa mensubstitusi satu sama lain, tetapi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.”
“Ketika ketiganya bergerak beriringan, Papua tidak hanya akan damai, Papua akan membuktikan kepada dunia bahwa kekayaan keberagaman, bukan keseragaman, adalah kekuatan terbesar Indonesia,” tutupnya.
