Jakarta – Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat penanganan warga Distrik Manggelum, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, yang mengungsi akibat serangan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB di wilayah tersebut.
Direktur Eksekutif MPSI, Noor Azhari, mengatakan peristiwa di Boven Digoel perlu dilihat secara utuh. Menurutnya, penanganan keamanan harus berjalan seiring dengan perlindungan warga sipil, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, pendidikan, serta pemulihan rasa aman masyarakat.
“Dalam situasi seperti ini, yang paling penting adalah memastikan warga sipil terlindungi. Pengamanan wilayah tentu diperlukan, tetapi kebutuhan dasar pengungsi, layanan kesehatan, pendidikan anak-anak, dan pendampingan psikososial juga harus berjalan,” ujar Noor Azhari di Jakarta, Senin, 15 Juni 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun dari sejumlah pemberitaan, sebanyak 104 warga Distrik Manggelum awalnya dilaporkan mengungsi ke Tanah Merah. Jumlah tersebut kemudian berkembang menjadi 235 pengungsi yang ditampung di Mapolres Boven Digoel.
Noor menilai angka tersebut menunjukkan adanya kebutuhan penanganan yang serius dan terkoordinasi. Para pengungsi, kata dia, harus dipastikan memperoleh tempat aman, logistik, layanan kesehatan, sanitasi, perlindungan kelompok rentan, serta akses pendidikan sementara bagi anak-anak.
“Angka 235 pengungsi menunjukkan kebutuhan perlindungan yang nyata. Di dalamnya ada anak-anak, perempuan, keluarga, guru, tenaga kesehatan, dan warga kampung yang membutuhkan kepastian layanan dasar serta rasa aman,” kata Noor.
MPSI juga mencermati laporan pembakaran fasilitas pendidikan dan lima rumah warga di Distrik Manggelum. Setelah peristiwa tersebut, guru dan tenaga kesehatan dilaporkan ikut mengungsi, kemudian disusul masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa serangan KKB tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga mengganggu keberlanjutan pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar.
“Pendidikan dan kesehatan tidak boleh terhenti terlalu lama. Pemerintah perlu menyiapkan ruang belajar sementara, layanan kesehatan rutin, dan pendampingan psikososial, terutama bagi anak-anak, perempuan, lansia, dan ibu hamil,” ujar Noor.
Noor menegaskan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, rumah warga, dan ruang hidup masyarakat sipil harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Menurutnya, perlindungan terhadap fasilitas sipil penting agar pemulihan masyarakat dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.
MPSI menilai terdapat tiga langkah yang perlu diprioritaskan. Pertama, tanggap darurat pengungsian, meliputi pendataan warga, pemenuhan logistik, layanan kesehatan, sanitasi, perlindungan anak, dan dukungan psikososial. Kedua, pemulihan layanan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, rumah warga, dan pelayanan kampung. Ketiga, persiapan kepulangan aman, dengan memastikan situasi keamanan dan kesiapan layanan dasar di kampung asal.
“Kepulangan warga perlu dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Ukurannya bukan hanya wilayah dinyatakan aman, tetapi juga apakah warga merasa cukup aman untuk kembali, apakah sekolah bisa berjalan, apakah layanan kesehatan tersedia, dan apakah kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi,” kata Noor.
MPSI berharap penanganan pengungsi Boven Digoel menjadi perhatian bersama dalam kerangka perlindungan warga sipil di Papua. Noor menilai pendekatan keamanan perlu berjalan bersama pemulihan sosial, pelayanan dasar, dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
“Dalam konteks Boven Digoel, perhatian terhadap pengungsi, pendidikan, kesehatan, dan pemulihan sosial merupakan bagian penting dari upaya menjaga rasa aman masyarakat. Perlindungan warga sipil harus menjadi salah satu ukuran utama kehadiran negara di Papua,” tutup Noor Azhari.
