Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Mosso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, sebagai bagian dari upaya pemerintah mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah Tanah Papua.
“Jadi hari ini kita datang ke titik ini, simbol sebetulnya, simbol untuk melaunching kegiatan renovasi atau bedah rumah sebanyak 22.379 rumah di seluruh wilayah Tanah Papua dan khusus Provinsi Papua sebanyak 4.500 rumah,” kata Tito dikutip dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).
Menurut Tito, kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program perumahan yang digagas Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan optimal, terutama bagi masyarakat di kawasan Indonesia Timur.
Ia menjelaskan, program tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah dengan kondisi kurang layak. Karena itu, pemerintah daerah diminta ikut mendukung agar pelaksanaannya dapat menjangkau lebih banyak warga.
Dalam kunjungan itu, Mendagri bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan sejumlah pihak terkait berdialog dengan dua warga penerima bantuan, yakni Jems Nufri dan Sem Nota Foa, yang telah lama menetap di Kampung Mosso.
Setelah melihat langsung kondisi rumah mereka, Tito menilai kedua bangunan tersebut memang membutuhkan bantuan perbaikan. Kondisinya mengalami kerusakan cukup parah, mulai dari dinding yang lapuk, struktur pondasi yang kurang kuat, hingga atap yang sering bocor ketika hujan turun.
Menurutnya, tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Papua menjadi alasan penting agar seluruh pihak memberikan dukungan terhadap program tersebut.
“Kalau dihitung persentase yang selalu tertinggi di Papua Raya, satu dari tiga orang memiliki rumah yang tidak layak, 30 persen. Dan itu tidak akan mungkin diselesaikan oleh APBD karena APBD sudah fokusnya pada pendidikan, kesehatan, jalan, belanja pegawai,” ujarnya.
Tito menambahkan, keterlibatan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi langkah penting untuk mempercepat penanganan persoalan hunian masyarakat di daerah.
“Itu sangat lompatan yang belum pernah ada sebelumnya, belum pernah. Sudah [mari kepala daerah untuk] dukung penuh,” tuturnya.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
