Pemerintah daerah (pemda) dinilai belum responsif dalam menghadapi eskalasi kekerasan yang dilakukan kelompok separatis Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, pada 8 Maret 2026. Sebab, insiden itu menunjukkan masalah keamanan belum ditangani secara komprehensif sehingga seorang warga sipil meninggal dunia.
“Peristiwa ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum memiliki kapasitas dan strategi komunikasi krisis yang memadai dalam merespons ancaman kekerasan kelompok separatis. Padahal, yang menjadi korban adalah warga sipil yang bekerja untuk pelayanan publik,” ucap pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Syurya M. Nur, pada Minggu (15/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil bukan hanya persoalan keamanan semata, tetapi juga mencerminkan lemahnya koordinasi antara pemda dengan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah konflik. Dalam situasi seperti di Papua, menurutnya, pemda seharusnya berperan aktif membangun komunikasi publik yang menenangkan masyarakat sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan aparat keamanan.
“Ketika pemerintah daerah tidak mampu mengelola komunikasi krisis dengan baik, masyarakat menjadi rentan terhadap ketakutan dan ketidakpastian. Ini yang kemudian berdampak pada melemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tuturnya.
Syurya juga mengingatkan bahwa kekerasan yang terus berulang berpotensi menghambat pembangunan daerah. Akibatnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut kian buruk.
“Situasi keamanan yang tidak stabil akan menghambat pelayanan publik, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat sipil yang paling merasakan dampaknya,” ujarnya.
Ia pun mendorong pemda memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan. Selain itu, meningkatkan pendekatan komunikasi publik yang lebih responsif agar masyarakat merasa terlindungi di tengah situasi konflik.
“Negara harus hadir melalui pemerintah daerah yang kuat, responsif, dan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tanpa itu, stabilitas sosial dan pembangunan daerah akan terus terancam oleh kekerasan kelompok separatis,” terang Syurya.
