Jakarta – Yayasan Merah Putih Stratejik Indonesia (MPSI) meminta pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, memperkuat dukungan terhadap petani Orang Asli Papua (OAP) melalui pemerataan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas petani lokal sekaligus mencegah potensi kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Permintaan itu disampaikan Ketua Bidang Advokasi MPSI, Muhammad Gusli Piliang, setelah berdialog dengan petani OAP di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Senin (27/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, tim MPSI meninjau aktivitas pertanian masyarakat yang sebagian besar memasuki masa akhir produksi menjelang panen.
Saat berada di lapangan, tim bertemu dengan Matius, petani Orang Asli Papua yang mengikuti program transmigrasi lokal dari Sorong. Ia membagikan pengalaman membangun usaha pertanian di Merauke sekaligus mengungkap sejumlah tantangan yang masih dihadapi petani OAP.
Menurut Matius, keterbatasan akses terhadap bantuan alsintan menjadi salah satu kendala utama dalam meningkatkan hasil pertanian. Karena itu, ia berharap pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar kepada petani asli Papua.
“Sebagai petani Orang Asli Papua, kami ingin mendapatkan perhatian yang setara. Bantuan alsintan sangat kami butuhkan untuk meningkatkan hasil produksi. Kami berharap pemerintah lebih memperhatikan petani OAP sehingga kami juga dapat berkembang bersama,” ujar Matius.
Selain persoalan sarana produksi, Matius juga menyoroti minimnya minat generasi muda untuk melanjutkan usaha pertanian keluarga. Menurutnya, dibutuhkan kebijakan yang mampu menarik anak-anak muda Papua agar mau terjun ke sektor pertanian.
Menanggapi aspirasi tersebut, Muhammad Gusli Piliang menegaskan bahwa penguatan kapasitas petani OAP merupakan bagian penting dari pembangunan Papua yang berkeadilan. Ia menilai keberhasilan sektor pertanian tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat asli memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama.
“Kami mendengarkan langsung keluhan Bapak Matius sebagai representasi petani Orang Asli Papua. Aspirasi seperti ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian dan dinas terkait, agar distribusi program bantuan pertanian dilakukan secara adil, transparan, dan menjangkau petani OAP yang selama ini masih merasakan keterbatasan akses terhadap alsintan,” kata Gusli.
Ia menilai pemerataan bantuan menjadi langkah strategis untuk menjaga keharmonisan sosial di wilayah yang dihuni masyarakat dengan latar belakang beragam.
“Jangan sampai muncul persepsi bahwa bantuan lebih banyak dinikmati kelompok tertentu, sementara petani Orang Asli Papua merasa tertinggal. Pemerataan dukungan bukan hanya berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mencegah kecemburuan sosial dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah,” ujarnya.
MPSI juga mendorong agar kebijakan pembangunan pertanian di Papua Selatan semakin berpihak kepada petani lokal melalui peningkatan akses alsintan, pendampingan teknis, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga program regenerasi petani.
“Petani OAP harus menjadi subjek utama pembangunan di tanahnya sendiri. Ketika mereka memperoleh akses yang setara terhadap teknologi, pembiayaan, dan pendampingan, maka produktivitas pertanian akan meningkat sekaligus menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tutur Gusli.
