Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) mengutuk keras aksi kekerasan kelompok kriminal bersenjata Operasi Papua Merdeka (KKB OPM) kepada warga sipil. KKB OPM tercatat telah melancarkan 10 aksi dengan target sasaran masyarakat sipil serta sarana dan prasarana (sapras) umum sepanjang Januari-Maret 2026.
“Sebagai [organsisasi] intelektual/cendikiawan Kristen, kami mengutuk dengan keras penyerangan warga sipil oleh TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat),” kata Ketua DPD PIKI Jakarta, Royke Turang, dalam sebuah wawancara pada Selasa (17/3/2026).
Royke telah berinteraksi dengan masyarakat dan orang asli Papua (OAP) sejak 1994, ketika mengikuti Pertemuan Raya Pemuda Gereja se-Indonesia di Manokwari dan Sidang Raya Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) di Jayapura. Aktivitas tersebut terus berlanjut hingga beberapa tahun terakhir.
Royke mengungkapkan, konflik berkepanjangan di “Bumi Cenderawasih” membuat masyarakat cemas. “Rasa was-was sebagai akibat konflik pasti ada, terutama di daerah-daerah atau kabupaten/kota yang rawan terjadi konflik, tetapi secara umum masyarakat masih beraktifitas dengan normal.”
Konflik yang terjadi antara TPNPB dengan TNI/Polri tersebut juga menghambat dan mengganggu pembangunan di Papua. Bahkan, merugikan masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) setempat.
“Sebagai contoh Ketika terjadi pembakaran puskesmas, pasti pelayanan kesehatan terganggu. Ketika terjadi pembunuhan terhadap pekerja-pekerja kontruksi yang sedang membangun, baik itu jalan, tower internet, sekolah, atau apa pun, jelas sangat menghambat dan merugikan Pembangunan di Papua,” bebernya.
“Persoalannya adalah TPNPB sering berdalih bahwa mereka (pekerja kontruksi yang dibunuh, red) mata-mata TNI/Polri. Entah benar atau tidak tuduhan tersebut, hal ini harus diluruskan sehingga dampak yang terjadi tentang asumsi bahwa mereka mata-mata yang berkedok pekerja konstruksi dapat di minimalisir,” sambungnya.
Oleh karena itu, PIKI Jakarta meminta aparat keamanan mengambil tindakan terukur dan tegas dalam merespons kekerasan terhadap masyarakat sipil tersebut. Apalagi, Royke menilai bahwa kekerasan terhadap warga sipil tidak selaras dengan garis perjuangan TPNPB.
“Penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh TPNPB terhadap warga sipil merupakan tindakan yang tidak sepatutnya dan sudah seharusnya diambil tindakan tegas dan terukur oleh TNI/Polri. Dan hal ini (kekerasan terhadap warga sipil, red) jelas melunturkan garis perjuangan TPNPB yang ingin merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), walaupun keinginan itu pun bertentangan dengan semangat NKRI,” tuturnya.
