Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) meminta pemerintah mengajak masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan di Papua, termasuk penanganan konflik. Sebab, kebijakan dan program yang dilakukan belum terencana dengan baik.
“Good will, kemauan baik, dan political will sudah nampak, tapi implementasi masih belum sistematis,” ucap Ketua DPD PIKI Jakarta, Royke Turang, dalam sebuah wawancara pada Selasa (17/3/2026).
Ia mengakui bahwa pelibatan masyarakat dalam melaksanakan program dan kebijakan bukanlah hal mudah. Namun, sudah sepatutnya ada keterlibatan berbagai elemen rakyat.
“Pelibatan rakyat memang bukan hal mudah, tapi ada MRP (Majelis Rakyat Papua), gereja, dan lembaga-lembaga lain berbasis rakyat yang bisa dilibatkan. Bukannya ujuk-ujuk datang dengan traktor dan alat berat atas nama PSN (program strategis nasional), tapi rakyat dilupakan,” katanya.
“Komunikasi, pelibatan rakyat dan lembaga berbasis rakyat, adat dan gereja, sangat penting,” imbuhnya tegas. Menurutnya, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh-tokoh gereja perlu dalam proses penyelesaian berbagai masalah dan hambatan yang terjadi di tengah masyarakat adat Papua.
Lebih jauh, Royke menyampaikan, PIKI bersama Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) terus berupaya mendampingi dan menyuarakan suara rakyat demi kepentingan keadilan dan kesejahteraan. Ia meyakini gerakan kemerdekaan Papua akan hilang jika keadilan dan kesejahteraan terwujud di “Bumi Cenderawasih”.
“PIKI dan GPIB ada dalam relung gerakan kemanusiaan, mengingatkan negara dan bangsa untuk memperlakukan orang asli Papua (OAP) secara adil dan menghadirkan kesejahteraan. Tak akan ada suara-suara separatis sejauh rasa keadilan terpenuhi dan kesejahteraan terasa. Dua hal yang minus di Papua,” tegasnya.
Royke juga mengajak semua pihak duduk bersama untuk merumuskan langkah-langkah strategis demi menciptakan rasa keadilan, aman, dan kesejahteraan bagi masyarakat. “Diperlukan juga pemimpin wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Papua yang berpihak pada rakyat dan memahami keinginan rakyat seperti KDM (Kang Dedi Mulyadi) di Jawa Barat.”
