Oleh: Noor Azhari (Direktur Eksekutif MPSI)
Papua terlalu sering dibaca dalam bingkai konflik politik, seolah persoalan ini hanya tentang ideologi, tarik-menarik kepentingan, atau perdebatan panjang mengenai separatisme. Namun, di balik semua itu, ada realitas yang jauh lebih mendasar: kekerasan yang terus berulang terhadap warga sipil, yang hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian.
Data kejadian kekerasan dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan pola yang tidak bisa diabaikan. Sejak 2019 hingga awal 2026, puluhan peristiwa terjadi di berbagai wilayah, seperti Intan Jaya, Nduga, Puncak, Yahukimo, hingga Pegunungan Bintang, dengan korban yang sebagian besar adalah masyarakat sipil.
Tukang ojek ditembak, guru dibunuh, tenaga kesehatan diserang, pekerja infrastruktur dihabisi, bahkan fasilitas pendidikan dan logistik dibakar. Dalam satu kasus di Nduga pada 2022, 10 warga sipil tewas. Pada 2025 di Yahukimo, jumlah korban sipil bahkan mencapai 11 orang dalam satu rangkaian kekerasan. Ini bukan lagi insiden sporadis, melainkan pola kekerasan yang berulang dan sistematis.
Di titik inilah kita perlu jujur: persoalan Papua tidak bisa dilepaskan dari masalah separatisme bersenjata yang menjadikan kekerasan sebagai alat tekanan. Namun, yang sering luput dari perhatian adalah adanya ekosistem konflik yang ikut memelihara situasi ini agar terus berlangsung.
Kelompok bersenjata di lapangan memang menjadi pelaku langsung kekerasan. Namun, di sisi lain, terdapat pula kelompok-kelompok yang bergerak di ruang politik dan opini publik—baik di dalam maupun luar negeri—yang secara sadar atau tidak, ikut memperpanjang konflik melalui narasi yang tidak utuh. Mereka mengemas isu Papua sebagai perjuangan politik, tetapi mengabaikan fakta bahwa korban utama justru warga sipil Papua itu sendiri.
Narasi yang parsial ini berbahaya. Ketika kekerasan terhadap guru, tenaga kesehatan, atau masyarakat biasa tidak lagi menjadi fokus utama, maka terjadi pergeseran empati. Kekerasan seolah menjadi konsekuensi yang bisa dimaklumi dalam konflik. Padahal, dalam perspektif kemanusiaan, tidak ada satu pun alasan yang dapat membenarkan penyerangan terhadap warga sipil.
Lebih jauh, konflik yang terus dipelihara, baik melalui aksi kekerasan maupun propaganda, justru merugikan masyarakat Papua itu sendiri. Pembangunan terhambat, layanan pendidikan terganggu, akses kesehatan terbatas, dan aktivitas ekonomi lumpuh. Rasa takut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Ironisnya, mereka yang paling vokal berbicara tentang Papua tidak selalu berada di Papua. Sementara itu, masyarakat di kampung-kampung terpencil justru menjadi pihak yang menanggung dampak paling berat dari konflik yang tak kunjung usai.
Kita perlu menyadari bahwa konflik yang dibiarkan berlarut-larut akan menciptakan lingkaran yang sulit diputus: kekerasan melahirkan ketakutan, ketakutan melahirkan ketidakpercayaan, dan ketidakpercayaan memperpanjang konflik. Dalam situasi seperti ini, siapa yang sebenarnya diuntungkan?
Sudah saatnya kita menggeser cara pandang. Papua bukan panggung untuk mempertarungkan narasi politik tanpa batas, melainkan ruang hidup bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan kedamaian. Mengakhiri kekerasan tidak hanya tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab moral semua pihak, termasuk mereka yang membentuk opini publik.
Pendekatan keamanan tetap diperlukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman nyata. Namun, yang tidak kalah penting adalah membangun kembali kepercayaan, memperkuat kehadiran negara dalam pelayanan publik, serta memastikan bahwa masyarakat Papua merasakan keadilan dan kesejahteraan secara nyata.
Lebih dari itu, kita sebagai bangsa perlu merekatkan kembali persaudaraan. Papua bukan yang lain. Papua adalah bagian dari kita. Setiap tetes darah yang jatuh di tanah Papua adalah luka bagi Indonesia.
Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: sadarkah kita bahwa konflik yang terus dipelihara ini justru menjauhkan kita dari nilai kemanusiaan dan persatuan? Jika jawabannya ya, maka tidak ada pilihan lain selain menghentikan kekerasan dalam bentuk apa pun, menolak narasi yang memecah belah, dan mengedepankan empati sebagai fondasi utama dalam melihat Papua.
Karena pada akhirnya, Papua bukan hanya tentang politik, melainkan tentang kemanusiaan, tentang rasa aman, dan tentang masa depan bersama sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia.
