Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) menyoroti maraknya penyebaran disinformasi soal Papua oleh berbagai media internasional dalam beberapa tahun terakhir. Umumnya, pemberitaan tersebut membenturkan antara hak asasi manusia (HAM) dengan upaya Indonesia mempertahankan kedaulatannya di “Bumi Cenderawasih”.
“Upaya disinformasi tersebut terjadi juga karena media internasional cenderung menggunakan kacamata TPNPB OPM (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Operasi Papua Merdeka) dalam menyusun laporannya sehingga tidak berimbang, tidak cover both side,” ujar Direktur Eksekutif MPSI, Noor Azhari, di Jakarta pada Senin (30/3/2026).
“Akibat penyebaran disinformasi ini secara masif, disadari atau tidak, akhirnya rakyat Indonesia ‘disesatkan’ dan pendapat masyarakat terbelah. Ada yang pro Papua merdeka, sebagian lain mendukung Papua tetap menjadi bagian Indonesia,” sambungnya.
Menurut Noor, negara mana pun akan berupaya mempertahankan kedaulatannya dari berbagai ancaman. Apalagi, pemerintah tidak hanya menggunakan opsi pertahanan dan keamanan melalui pengerahan TNI-Polri dalam mempertahankan Papua.
“Adanya dana otsus (otonomi khusus) hingga pembentukan badan yang langsung di pimpin wapres (Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, red) adalah bukti keseriusan negara untuk membangun Papua. Memang masih ada kekurangan, tetapi setidaknya di sini terlihat bahwa negara tidak berlaku semena-mena,” bebernya.
Lebih jauh, Noor berpendapat, upaya membenturkan perspektif HAM dengan pendekatan hankam oleh media internasional tidak tepat. Sebab, TPNPB OPM dalam beberapa tahun terakhir terbukti melakukan pelanggaran HAM.
“TPNPB OPM dalam beberapa tahun terakhir juga menyerang masyarakat sipil tidak berdosa. Ada guru yang mengabdi untuk mencerdaskan anak-anak Papua, para dokter yang tanpa pamrih mengobati masyarakat, bahkan sekitar 70 ribu warga Papua setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir terpaksa mengungsi demi keamanan dan keselamatan mereka dari teror OPM,” ungkapnya.
Noor pun meminta media internasional lebih arif dalam memberitakan kondisi Papua sesuai pedoman jurnalistik. “Kami juga mengajak masyarakat agar tidak mudah menelan mentah-mentah informasi yang diterima tanpa verifikasi, termasuk dari otoritas berwenang.”
