Gelombang pemberitaan media internasional tentang Papua dinilai sarat persoalan mendasar yang kerap luput dari perhatian, yakni mayoritas narasumber yang dikutip berafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) dan jaringan pendukungnya di luar negeri. Ini mencerminkan adanya operasi propaganda separatis yang terorganisasi.
Menurut Direktur Politeia Institute Indonesia (PII), Marselinus Gual, pola ini sudah berlangsung cukup lama. Oleh karena itu, perlu dibongkar secara sistematis dan menyeluruh.
“Yang kita hadapi bukan sekadar perbedaan perspektif atau sudut pandang. Ini adalah operasi propaganda yang menggunakan jubah jurnalisme dan retorika HAM sebagai instrumennya. Sebab, hampir seluruh sumber kutipan laporan yang ditulis media internasional tentang Papua adalah aktivis diaspora pro OPM, tokoh yang berafiliasi dengan United Liberation Movement for West Papua, atau pernyataan langsung dari juru bicara TPNPB OPM sehingga narasinya cenderung disinformasi,” tuturnya saat dihubungi, Selasa (31/3/2026).
Ia mencontohkan dengan tokoh-tokoh seperti Benny Wenda dan jaringan West Papua Advocacy Team secara konsisten sebagai rujukan utama, sedangkan suara masyarakat Papua yang mendukung pembangunan, menolak kekerasan KKB, atau memilih jalan dialog hampir tidak pernah mendapat tempat. Ketidakseimbangan ini, baginya, adalah hasil dari strategi lobi internasional yang dibangun selama bertahun-tahun oleh kelompok separatis.
“Mereka mengklaim berbicara atas nama rakyat Papua, tetapi faktanya mereka justru yang paling jauh dari kehidupan riil masyarakat Papua. Mereka berkantor di London, Sydney, dan Oxford. Sementara itu, masyarakat adat Papua yang sesungguhnya hidup di bawah ancaman senjata KKB nyaris setiap hari. Ini manipulasi representasi yang sangat serius,” tegasnya.
Lebih jauh, Marsel, sapaannya, menyoroti cara kelompok separatis dan pendukung secara sistematis membajak terminologi HAN untuk mendelegitimasi negara dan membangun simpati internasional. Misalnya, klaim pelanggaran HAM dimunculkan secara selektif karena yang ditonjolkan hanya kekerasan oleh aparat dalam konteks operasi penegakan hukum yang sah, sedangkan pembunuhan warga sipil, pembakaran sekolah dan puskesmas, penyanderaan, serta teror yang dilakukan KKB secara konsisten tidak pernah disinggung.
“Mereka sangat mahir menggunakan bahasa HAM. Namun, HAM dalam framing mereka hanya berlaku satu arah. Hak hidup guru yang ditembak KKB tidak masuk dalam radar mereka. Hak anak Papua untuk mendapatkan pendidikan tidak pernah mereka suarakan. Hak masyarakat adat untuk hidup tanpa teror dari kelompok bersenjata tidak pernah jadi isu. Ini bukan advokasi HAM. Tapi manipulasi isu HAM untuk kepentingan agenda politik separatis,” bebernya.
Marsel menegaskan, ini tidak berarti ia antikritik dan antimedia internasional. Namun, hanya mencoba meluruskan upaya penyalahgunaan platform jurnalisme untuk instrumen propaganda kelompok bersenjata.
“Rakyat Papua berhak mendapat liputan yang jujur, berimbang, dan tidak didikte oleh mereka yang mengorbankan rakyat Papua demi ambisi politik kemerdekaan. Inilah yang perlu kita luruskan, kita suarakan, agar masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh dan tidak terprovokasi oleh propaganda separatis dengan dalih pelanggaran HAM,” katanya.
