Kabid Advokasi dan Hukum Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Ucok Piliang, menduga ada jaringan pendanaan yang menopang aktivitas kelompok separatis bersenjata di Papua. Pendanaan tersebut tidak hanya bersumber dari aktivitas lokal, tetapi juga disinyalir melibatkan dukungan nonformal dari simpatisan di luar negeri.
Ia menambahkan, dinamika pendanaan tidak dapat dilepaskan dari berkembangnya narasi internasional mengenai Papua. Sebab, upaya internasionalisasi isu oleh kelompok pro kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdek (TPNPB OPM) menjadi salah satu faktor yang berpotensi memperluas jejaring dukungan, termasuk dalam bentuk advokasi maupun simpati publik global.
“Internasionalisasi isu Papua merupakan fenomena yang nyata. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat berimplikasi pada terbukanya ruang dukungan, meskipun bentuk dan skalanya sangat beragam,” katanya, Rabu (1/4/2026).
Lebih lanjut, Ucok menyoroti bahwa isu hak asasi manusia (HAM) kerap menjadi salah satu narasi dominan dalam kampanye internasional terkait Papua. Baginya, isu tersebut perlu disikapi secara hati-hati dengan memastikan bahwa informasi yang beredar telah melalui proses verifikasi yang memadai dan mencerminkan kompleksitas situasi di lapangan.
“Isu HAM adalah aspek penting. Sayangnya, media internasional yang kerap menurunkan laporan tentang pelanggaran HAM di Papua terbatas pada upaya-upaya penegak hukum menjaga kondusivitas Papua dan melindungi masyarakat. Padahal, upaya-upaya tersebut merupakan bagian dari asas-asas dasar pemenuhan kebutuhan hak asasi manusia. Sementara itu, KKB yang secara nyata menargetkan masyarakat sipil tidak berdosa dalam beberapa tahun terakhir nyaris absen dari liputan dan sorotan media internasional,” bebernya.
Di sisi lain, Ucok menilai, posisi Papua strategis dari aspek geopolitik dan sumber daya alam (SDA). Tidak heran jika kerap muncul dugaan adanya keterlibatan aktor eksternal.
“Hal ini juga perlu dicermati dengan saksama oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah tentu juga tetap harus fokus melakukan pembangunan di Papua serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari teror KKB selain menjaga kedaulatan negara. Semuanya harus berjalan beriringan,” tutupnya.
