Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Operasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) kepada seorang aparatur sipil negara (ASN) Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan. Dalihnya, yang bersangkutan berinteraksi dengan TNI/Polri sehingga dianggap mata-mata intelijen.
Menurut tokoh Adat Suku Sebyar, Papua Barat, Malkin Kosepa, langkah TPNPB OPM itu adalah serangan sistematis terhadap institusi pemerintahan dan seluruh orang yang mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat Papua. Pangkalnya, ASN merupakan tulang punggung pelayanan publik.
Baginya, tuduhan mata-mata intelijen tersebut juga tanpa dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, ASN Dinsos bertugas untuk memastikan layanan kesejahteraan sosial dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
“TPNPB OPM juga tidak memiliki kapasitas hukum apa pun untuk menetapkan siapa pun sebagai DPO. Mereka bukan negara, bukan lembaga peradilan, dan bukan otoritas hukum,” ujar Malkin, Kamis (2/4/2026).
“Yang mereka lakukan adalah menerbitkan surat ancaman pembunuhan kepada seorang warga negara yang sedang menjalankan tugas konstitusionalnya melayani rakyat. Ini kejahatan, bukan yurisdiksi,” imbuhnya.
Lebih mengkhawatirkan lagi, ungkap Malkin, ancaman TPNPB OPM kini tidak hanya menyasar satu individu. Namun, secara terbuka mengumumkan akan memberlakukan perlakuan serupa kepada siapa pun yang dianggap memberikan informasi kepada aparat. Ini merupakan ancaman massal yang menargetkan seluruh ekosistem pemerintahan dan pelayanan publik di Papua.
“Bayangkan dampaknya, siapa yang masih berani menjadi ASN di daerah konflik jika sewaktu-waktu bisa ditetapkan sebagai target oleh KKB? Siapa yang masih berani membangun jalan, mendistribusikan bantuan sosial, atau mencatat data kependudukan jika nyawa mereka diancam? Ini adalah strategi nyata untuk melumpuhkan roda pemerintahan dan memutus akses layanan publik bagi masyarakat Papua,” bebernya.
Dari perspektif adat, menurut Malkin, TPNPB OPM bertentangan dengan nilai-nilai leluhur Papua yang menjunjung tinggi kehidupan, kebersamaan, dan penghormatan kepada sesama. Menempatkan sesama orang Papua yang bekerja untuk kesejahteraan masyarakat sebagai target ancaman adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai adat itu sendiri.
“Sebagai tokoh adat, saya menyatakan dengan tegas bahwa tindakan ini tidak mencerminkan nilai-nilai masyarakat adat Papua yang sesungguhnya. Orang Papua tidak memusuhi orang Papua yang bekerja untuk Papua. Yang dilakukan TPNPB OPM adalah membawa logika perang ke dalam kehidupan kampung yang seharusnya damai,” tandasnya.
