Dana otonomi khusus (otsus) dinilai belum terkelola dengan baik oleh pemerintah daerah (pemda) sehingga pemanfaatannya tidak optimal. Inilah yang menyebabkan pembangunan fisik dan sumber daya manusia (SDM) Papua belum mengembirakan sekalipun ratusan triliun telah digelontorkan pemerintah pusat selama lebih dari dua dekade.
“Kita tidak bisa terus-menerus hanya menyalahkan Jakarta atau konflik bersenjata atas ketertinggalan Papua. Ada variabel ketiga yang sering tidak berani disentuh, yaitu kualitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Dana otsus sudah Rp92 triliun lebih sejak 2014. Angka kemiskinan dan IPM (indeks pembangunan manusia) Papua masih yang terburuk di Indonesia. Ada putusnya rantai antara dana yang masuk dengan manfaat yang dirasakan rakyat dan itu tidak bisa dijelaskan semata-mata oleh konflik atau geografis,” ungkap pengamat kebijakan publik Ade Reza Hariyadi, Rabu (8/4/2026).
“Ini bukan kegagalan kebijakan pusat karena desain kebijakannya sudah benar. Dana otsus itu sudah diamanatkan untuk pendidikan dan kesehatan, sudah dilarang untuk belanja birokrasi. Yang gagal adalah implementasinya di tingkat daerah. Dan implementasi adalah tanggung jawab kepemimpinan lokal, yaitu gubernur, bupati, DPRD, seluruh aparat pemerintahan daerah Papua,” imbuhnya.
Menurut Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Krisnadwipayana (FIA Unkris) ini, ada tiga masalah struktural dalam kepemimpinan dan tata kelola lokal yang menjadi biang kerok tidak optimalnya dana otsus. Pertama, perencanaan tidak berbasis kebutuhan riil.
“Kalau di satu kecamatan ada tiga jalan yang dibangun dengan sumber dana berbeda, sedankan kecamatan sebelahnya tidak punya jalan sama sekali, itu bukan kesalahan Jakarta. Itu kesalahan perencanaan lokal yang tidak transparan dan tidak partisipatif,” jelasnya.
Kedua, lemahnya monitoring dan evaluasi program beasiswa. Ketiga, korupsi dan penyimpangan anggaran yang menggerus kepercayaan publik.
“Ketika seorang gubernur atau bupati di Papua tersangkut korupsi dana otsus, mereka tidak hanya mencuri uang rakyat, hak rakyat, tetapi mereka mencuri masa depan anak-anak Papua. Itu adalah pengkhianatan yang jauh lebih menyakitkan daripada korupsi di mana pun,” tegasnya.
Reza menegaskan, kritik ini bukan untuk melemahkan Papua atau membenarkan ketidakpedulian pihak mana pun. Namun sebaliknya, sebagai bentuk kepedulian teradap Papua sehingga kritik terhadap kepemimpinan lokal yang gagal harus disuarakan dengan keras dan jelas.
“Kalau kita hanya mengkritik Jakarta dan tidak pernah berani mengkritik pemimpin lokal Papua yang gagal, kita sedang melakukan disservice kepada rakyat Papua. Rakyat Papua berhak atas pemimpin lokal yang kompeten, bersih, dan berpihak kepada mereka. Dana otsus yang besar tanpa pemimpin yang baik hanya akan menjadi lubang tanpa dasar. Sudah waktunya komunitas Papua, baik tokoh adat, gereja, akademisi, maupun masyarakat sipil Papua, menuntut akuntabilitas yang sama kerasnya kepada pemimpin lokal mereka, sebagaimana mereka menuntut perhatian dari pemerintah pusat,” ucapnya.
