Tokoh Adat Suku Sebyar, Papua Barat, Malkin Kosepa, mengapresiasi pasukan gabungan TNI dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maybrat yang berhasil mengevakuasi 21 pengungsi dari Dusun Topo, Kampung Ainesra, Distrik Aifat Timur Jauh, pada medio Maret 2026. Warga terpaksa kabur ke hutan sejak 2022 akibat teror kelompok kriminal bersenjata.
“Ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan masih diperlukan untuk menjaga stabilitas di Papua. Sebab, KKB tidak hanya mengancam kedaulatan NKRI, tetapi secara nyata turut menyasar masyarakat sipil tidak berdosa,” ucapnya, Rabu (9/4/2026).
“Kami mengapresiasi dan mendukung upaya TNI bersama pemda setempat dalam mengevakuasi 21 pengungsi ini. Ini juga menunjukkan bahwasanya kehadiran negara betul-betul untuk memberikan rasa aman, apalagi para pengungsi lebih dari tiga tahun hidup di hutan dan dibayang-bayangi ketakutan akan teror KKB,” sambungnya.
Keberhasilan operasi evakuasi tersebut, menurut Malkin, merupakan simbol kehadiran negara dalam menjamin keselamatan warga sipil di daerah rawan konflik. Baginya, negara tidak boleh absen dalam melindungi rakyatnya, terutama yang dalam kesulitan.
“Ini bukan sekadar misi penyelamatan, tetapi juga ujian nyata bagi negara dalam melindungi rakyatnya di wilayah konflik. Di tengah bayang-bayang teror yang belum mereda, langkah cepat TNI menjadi penegasan bahwa negara tidak boleh abai, terutama ketika warganya hidup dalam ketakutan di tanah sendiri,” tuturnya.
Lebih jauh, Malkin menungkapkan, sekitar ratusan ribu warga sipil Papua terpaksa pergi dari kampung halamannya dan mengungsi ke hutan demi keselamatan dan keamanan dari teror KKB. Ini merupakan krisis kemanusiaan sekaligus ironi di sebuah negara berdaulat.
“Oleh sebab itu, aneh rasanya kalau masih ada pihak-pihak yang mengkritisi pengerahan aparat keamanan ke Papua. Padahal, KKB secara terang-terangan menyasar masyarakat sipil, yang sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Masyarakat hanya ingin hidup tenang, nyaman, dan menjalani aktivitas tanpa gangguan dari pihak mana pun. Sayangnya, hak dasar ini justru direnggut dari kelompok yang mengklaim memperjuangkan kemerdekaan Papua,” kritiknya.
Malkin mengingatkan, derita berganda dirasakan masyarakat Papua akibat teror KKB hingga akhirnya terpaksa mengungsi. Setidaknya mereka kehilangan hak dasar untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, tanah kelahirannya, hingga ruang ekonominya.
“Jika ini terus terjadi, spiral kekerasan ini tidak pernah terputus, maka Papua tidak akan pernah maju dan berkembang. Oleh karena itu, mari kita bersikap bijak dalam mengatasi krisis di Papua, jangan mudah terprovokasi isu dan narasi yang belum jelas kebenarannya,” serunya.
Diketahui, para pengungsi meninggalkan kampung halaman sejak pecahnya konflik bersenjata pada 2022. Termasukinsiden pembunuhan pekerja proyek jalan Trans-Papua di wilayah Moskona.
Sejak saat itu, ketakutan terus membayangi warga. Gangguan keamanan dari KKB tidak hanya berupa ancaman fisik, tetapi juga tekanan ekonomi melalui pemalakan terhadap masyarakat.
Setelah berhasil mengevakuasi 21 pengungsi dari lokasi terpencil di perbatasan Maybrat-Teluk Bintuni, aparat gabungan lalu membawa mereka ke Pos Komando Taktis (Kotis) Koops TNI Papua.
Setibanya di lokasi, para warga menjalani pemeriksaan medis. Para pengungsi juga didata identitasnya untuk memastikan kondisi kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masing-masing.
