Salah satu medan perang paling penting dalam isu Papua saat ini adalah forum-forum internasional, media global, dan jaringan diplomatik antarnegara. Sejauh ini, narasi tentang Papua lebih dominan disuarakan dari kelompok.
Jika hal itu dibiarkan, menurut Direktur Politea Institute Indonesia (PII), Marselinus Gual, akan semakin merugikan posisi Indonesia di mata komunitas internasional. Ia pun mendorong pemerintah tidak hanya membangun Papua dari dalam, tetapi aktif di kancah global.
“Indonesia cenderung reaktif selama ini dalam menghadapi kampanye separatis di panggung internasional. Kita baru berbicara ketika sudah diserang. Padahal, diplomasi yang efektif harus proaktif,” katanya, Senin (13/4/2026).
Marsel, sapaannya, berpendapat bahwa Indonesia sebenarnya memiliki argumen kuat tentang Papua untuk dibawa ke forum internasional. Dicontohkannya dengan puluhan triliun dana otonomi khusus (otsus) yang telah digelontorkan selama lebih dari dua dasawarsa, kebijakan afirmatif, hingga pembangunan ribuan kilometer Jalan Trans-Papua.
“Itu semua sebenarnya bisa disuarakan, termasuk tentang fakta bahwa KKB berkali-kali menyerang masyarakat sipil, merusak fasilitas pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan sehingga masyarakat Papua terampas hak dasarnya. Sayangnya, kelompok separatis justru lebih banyak memonopoli panggung internasional bahkan dengan isu genosida, pendudukan,” bebernya.
“Makanya, Indonesia harusnya bisa bersuara lebih keras, lebih vokal, lebih lantang berbicara soal Papua di panggung internasional. Ini bisa dilakukan dengan mengerahkan diplomat, akademisi, hingga tokoh adat dan tokoh agama Papua untuk bersuara. Mereka punya legitimasi kuat untuk menyampaikan fakta yang sesungguhnya terjadi di Papua,” sambung Marsel.
