Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) menyoroti gelombang pengungsian massal warga sipil Papua yang terus meningkat akibat aksi kekerasan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Pangkalnya, teror KKB tidak hanya menyasar aparat TNI dan Polri, tetapi juga meluas ke permukiman warga hingga penghancuran sejumlah fasilitas dasar.
“Apa yang terjadi di Papua hari ini adalah tragedi kemanusiaan yang diam-diam berlangsung di depan mata kita. Orang-orang Papua diusir dari rumah mereka oleh teror KKB, lari ke hutan, tinggal di tenda-tenda darurat tanpa makan, tanpa obat, tanpa sekolah. Inilah wajah nyata dari kejahatan yang dilakukan KKB terhadap rakyatnya sendiri,” ujar peneliti MPSI, Malkin Kosepa, dalam keterangannya pada Jumat (27/3/2026).
Berdasarkan data, ungkapnya, sekitar 60 ribu hingga 70 ribu masyarakat mengungsi setiap tahunnya sejak 2022-2024 akibat teror KKB di beberapa daerah, seperti Nduga, Lanny Jaya, Puncak, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, dan Yahukimo. Angkanya melonjak signifikan pada 2025 karena mencapai lebih dari 103 ribu jiwa.
“Lebih dari 100 ribu jiwa mengungsi. Ini bukan angka statistik. Mereka adalah manusia: orang tua, ibu-ibu, anak-anak yang tidur di hutan, kelaparan, ketakutan. Tidak ada justifikasi apa pun yang bisa membenarkan ini,” tegasnya.
Menurut Malkin, dampak pengungsian massal ini bukan sekadar perpindahan fisik, melainkan masyarakat kehilangan hak-haknya untuk hidup aman dan nyaman. Anak-anak juga kehilangan akses pendidikan, ibu hamil terpaksa melahirkan tanpa tenaga medis.
“Warga Papua dari Pegunungan Bintang, misalnya, sudah mengungsi sejak 2021. Artinya, ada satu generasi anak yang tumbuh dalam ketidakpastian dan ketakutan selama bertahun-tahun. Bahkan, ibu-ibu yang nekat kembali ke kebun untuk mengambil makanan justru mendapatkan kekerasan seksual hingga pembunuhan,” ungkapnya.
MPSI pun mendorong negara untuk segera mengambil tindakan serius dan komprehensif. Tidak hanya sebatas operasi keamanan, tetapi hadir dan perlindungan nyata dan pemulihan harkat hidup masyarakat Papua.
“Selama seorang anak Papua masih tidur di hutan karena kampungnya dibakar KKB, selama seorang ibu Papua masih takut kembali ke kebunnya sendiri, dan selama seorang kakek Papua masih tidak tahu kapan bisa pulang ke rumahnya, selama itu pula kita belum bisa bicara tentang keadilan dan pembangunan Papua yang sesungguhnya,” tutup Malkin.
