Penyerangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) terhadap empat tenaga kesehatan (nakes) di Distrik Bamusbama, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, pada 16 Maret 2026 menjadi bukti nyata bahwa kelompok tersebut tidak sedang memperjuangkan kesejahteraan rakyat Papua. Sebaliknya, aksi-aksi mereka justru menghancurkan fondasi pelayanan dasar yang dibutuhkan orang-orang Papua.
“TPNPB OPM mengklaim berjuang demi Papua merdeka, demi rakyat Papua yang bermartabat dan sejahtera. Tapi lihat apa yang mereka lakukan: mereka membunuh dua tenaga kesehatan yang sudah bertahun-tahun melayani masyarakat Tambrauw, dan akibatnya seluruh kabupaten kehilangan akses layanan kesehatan. Perjuangan macam apa itu?” tanya peneliti MPSI, Malkin Kosepa, dalam keterangannya pada Minggu (29/3/2026).
Diketahui, TPNPB OPM Kodam XXXIII/Ru Mana Tambrauw mengaku bertanggung jawab atas penyerangan terhadap empat nakes pada 16 Maret lalu. Penyerangan dilakukan dengan karena para nakes dituduh sebagai agen intelijen. Padahal, keempatnya merupakan pegawai RS Pratama Fef.
Dalam insiden itu, dua nakes meninggal dunia di lokasi kejadian dan dua lainnya luka-luka. Kedua nakes yang terluka sempat menyelamatkan diri dan melapor ke Pos Satgas 763/SBA Mabusbama.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tambrauw menutup semua fasilitas kesehatan (faskes) di wilayahnya menyusul adanya insiden penyerangan tersebut. Akibatnya, satu rumah sakit (RS), 24 puskesmas, dan lima puskesmas pembantu (pustu) menghentikan layananannya.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Tambrauw juga meminta para nakes agar mengungsi ke daerah kondusif, seperti Kota Sorong atau Manokwari, apabila merasa tidak aman. Seluruh fasilitas kesehatan di Tambrauw akan kembali beroperasi secara normal apabila ada jaminan keamanan.
Menurut Malkin, TPNPB OPM mengada-ada karena menuduh empat nakes yang diserangnya sebagai agen intelijen. Sebab, tudingan itu tidak terbukti dan tak relevan.
“Tuduhan tersebut sudah dibantah TNI. Seandainya pun tuduhan itu benar, hukum humaniter internasional tetap melarang eksekusi tanpa proses hukum yang sah. Dan kenyataannya, yang mereka bunuh adalah tenaga medis, bukan prajurit. TPNPB sendiri mengklaim menemukan HT dan amunisi sebagai ‘bukti’, padahal klaim itu sama sekali belum diverifikasi secara independen,” bebernya.
“Ini bukan penegakan hukum. Ini pembunuhan!” imbuhnya tegas.
Yang paling ironis, ungkap Malkin, yang paling dirugikan atas pembunuhan itu adalah masyarakat Tambrauw, yang mayoritas orang asli Papua (OAP). Pangkalnya, seluruh masyarakat Tambrauw kini tidak bisa mengakses layanan kesehatan dasar.
“Orang asli Papualah yang tidak bisa berobat hari ini akibat ulah TPNPB OPM. Bukan orang Jakarta, bukan tentara, bukan pejabat. Rakyat Papua biasa yang tinggal di pelosok Tambrauw, yang sudah hidup susah, kini harus menanggung beban tambahan,” katanya.
Oleh karena itu, MPSI mendesak seluruh pihak, termasuk jaringan simpatisan TPNPB OPM di dalam dan luar negeri, untuk tidak menutup mata terhadap fakta bahwa kekerasan yang dilakukan kelompok tersebut secara konsisten merugikan rakyat Papua. MPSI juga meminta pemerintah segera memastikan seluruh fasilitas kesehatan di Tambrauw dapat beroperasi kembali dengan jaminan keamanan yang konkret bagi para nakes yang mengabdi di sana.
