Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) meyakini sinergi yang solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) menjad salah satu kunci membangun Papua yang damai dan sejahtera. Berbagai kebijakan dan program yang telah digulirkan pemerintah pusat mesti disambut dengan penuh oleh pemda agar efektif sehingga dirasakan manfaatnya oleh rakyat Papua.
“Yang kita butuhkan sekarang adalah satu irama antara Jakarta dan enam provinsi Papua. Kebijakan yang dirancang dengan baik di pusat akan maksimal manfaatnya kalau juga dieksekusi dengan baik di daerah. Sebaliknya, aspirasi dan kebutuhan riil rakyat Papua di lapangan harus terus mengalir ke atas sebagai bahan perencanaan yang akurat. Ketika pusat dan daerah bergerak dalam satu ritme dan satu visi, saya yakin itu menjadi momentum Papua untuk ‘lepas landas’,” ujar Direktur Eksekutif MPSI, Noor Azhari, pada Jumat (17/4/2026).
Ia melanjutkan, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) merupakan instrumen sinergi yang strategis dan perlu terus diperkuat kapasitasnya. Pangkalnya, lembaga yang dipimpin wakil presiden itu menjadi jembatan koordinasi antara kebijakan nasional dan implementasi lokal agar tidak ada program yang tumpang tindih, anggaran terbuang sia-sia, daerah yang terlewat dari jangkauan pembangunan.
Dalam dimensi rekonsiliasi sosial, sambung Noor, sinergi pusat-daerah juga berperan yang tidak kalah penting. Misalnya, pemda memiliki kedekatan geografis dan kultural dengan masyarakat yang tidak dimiliki oleh pemerintah pusat sehingga lebih memahami siapa tokoh adat yang paling dihormati, di mana titik-titik ketegangan komunal, hingga pendekatan yang paling efektif di setiap wilayah adat.
“Nah, dengan demikian, pemerintah pusat mesti memberikan ruang dan kepercayaan kepada kepala daerah di Papua lebih besar untuk memimpin proses rekonsiliasi berbasis kearifan lokal, dengan dukungan anggaran, pendampingan teknis, dan payung hukum yang memadai dari pusat. Kami meyakini bahwa rekonsiliasi yang dipimpin pemimpin lokal yang dipercaya masyarakat akan jauh lebih efektif dan berkelanjutan,” tuturnya.
“Saya optimis dengan Papua damai dan sejahtera dapat terwujud ke depannya jika ini dilaksanakan dengan baik. Apalagi, visinya sudah jelas, kerangka kebijakannya sudah ada dan sudah kuat. Yang perlu terus diperkuat adalah sistem koordinasi yang memastikan tidak ada gap antara kebijakan dan implementasi, antara anggaran dan manfaat yang dirasakan, antara visi besar dan kehidupan nyata di kampung-kampung terpencil Papua,” tutur Noor.
