Ketua Bidang Advokasi Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Gusli Piliang, menegaskan bahwa perjuangan advokasi publik di era digital tidak cukup hanya mengandalkan tekanan opini di media sosial atau aksi demonstrasi semata. Menurutnya, advokasi yang kuat harus dibangun melalui riset yang kredibel, data lapangan, serta argumentasi berbasis bukti nyata.
“Di era keterbukaan informasi saat ini, sekadar berteriak lantang di jalanan atau mengeluh di media sosial tidak lagi cukup. Advokasi harus memiliki fondasi kuat berupa data dan fakta lapangan,” katanya dalam kegiatan “Pelatihan Riset Advokasi” yang digelar MPSI di Graha MPSI, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Sabtu (15/5/2026).
Ucok, sapaannya menilai, kebijakan publik yang adil sejatinya lahir dari proses panjang yang dipenuhi benturan argumentasi, tekanan publik, dan keberanian memperjuangkan hak masyarakat. Namun, seluruh perjuangan tersebut harus diperkuat dengan riset yang mampu menghadirkan legitimasi ilmiah.
“Riset advokasi bukan hanya mengumpulkan angka, tetapi merajut narasi perubahan berbasis bukti nyata atau evidence-based advocacy,” ujarnya.
Dalam pelatihan tersebut, peserta diajak memahami bahwa langkah awal advokasi bukan langsung menawarkan solusi, melainkan menggali akar persoalan secara mendalam agar tidak terjebak pada gejala permukaan semata.
Menurut Ucok, seorang pegiat advokasi harus mampu membedakan mana persoalan yang bersifat gejala dan mana akar masalah yang sesungguhnya.
“Data yang dicari harus mampu menjawab mengapa ketimpangan atau persoalan sosial itu bisa terjadi. Kalau tidak, advokasi hanya akan berhenti pada wacana tanpa solusi yang tepat sasaran,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya validitas data dalam sebuah perjuangan advokasi. Sebab, kesalahan data dapat meruntuhkan kredibilitas seluruh argumentasi yang dibangun.
Karena itu, peserta dibekali kemampuan menyusun kuesioner yang objektif, melakukan wawancara mendalam secara humanis, hingga menelusuri dokumen dan kebijakan yang sering kali sulit diakses publik.
“Satu data yang salah bisa meruntuhkan seluruh bangunan advokasi. Karena itu, riset advokasi menuntut ketelitian dan integritas yang tinggi,” katanya.
Selain pengumpulan data, peserta pelatihan juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan analisis. Ucok menyebut data tanpa analisis hanya akan menjadi tumpukan informasi yang tidak memiliki daya pengaruh terhadap kebijakan publik.
“Peserta harus mampu membaca pola, menyusun argumentasi, dan membuat policy brief yang singkat, tajam, serta menawarkan solusi konkret yang sulit ditolak pemerintah maupun pemangku kepentingan,” jelasnya.
Pelatihan tersebut juga membekali peserta dengan strategi advokasi praktis, mulai dari teknik melobi pembuat kebijakan secara personal hingga memanfaatkan media sosial untuk membangun solidaritas publik melalui infografis berbasis data.
Ia menegaskan, riset terbaik bukanlah riset yang hanya berakhir di rak perpustakaan, melainkan dapat menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Tujuan akhir advokasi adalah perubahan sosial dan kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat. Karena itu, riset harus menjadi alat perjuangan yang hidup dan memberi manfaat nyata,” pungkasnya.
