Kontroversi film dokumenter Pesta Babi dinilai tidak terlepas dari pertarungan narasi politik terkait Papua yang selama ini berkembang di ruang publik. Menurut pengamat politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Usni Hasanudin, film tersebut berpotensi memperluas polarisasi opini publik karena membawa isu Papua ke dalam pendekatan politik identitas dan konflik.
“Dalam politik modern, opini publik sangat dipengaruhi oleh visual dan emosi. Film dokumenter bisa menjadi instrumen pembentuk persepsi politik yang kuat. Karena itu, masyarakat harus cermat melihat apakah sebuah narasi dibangun secara utuh atau justru diarahkan untuk memperkuat sentimen tertentu,” katanya, Senin (18/5/2026).
Usni melanjutkan, narasi yang dibangun dalam film tersebut dapat memunculkan kesan bahwa seluruh kebijakan negara di Papua identik dengan penindasan dan perampasan ruang hidup masyarakat adat. Padahal, persoalan yang terjadi di Papua sangat kompleks bahkan tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik, keamanan, pembangunan, hingga persaingan pengaruh aktor-aktor transnasional.
Ini mengingatkan bahwa setiap informasi yang disebarkan mengenai Papua harus memperhatikan dampaknya terhadap stabilitas nasional dan posisi Indonesia di mata internasional. Apalagi, narasi konflik yang terus diproduksi secara masif dapat dimanfaatkan kelompok tertentu untuk membangun tekanan politik terhadap pemerintah Indonesia.
Baginya, film bertema konflik sosial semestinya menghadirkan ruang yang seimbang bagi berbagai perspektif, termasuk suara masyarakat Papua yang mendukung pembangunan, tokoh adat yang menginginkan stabilitas keamanan, dan kelompok masyarakat yang merasakan manfaat program pemerintah. Pangkalnya, publik berhak mendapatkan gambaran yang lengkap agar tidak muncul generalisasi bahwa Papua hanya identik dengan konflik dan ketidakadilan.
Di sisi lain, Usni menekankan bahwa demokrasi Indonesia membuka ruang kritik terhadap kebijakan negara, termasuk mengenai pembangunan di Papua. Namun, kritik yang sehat seharusnya mendorong solusi dan dialog, bukan memperdalam distrust atau memperkuat segregasi politik di tengah masyarakat.
“Papua membutuhkan ruang dialog dan pembangunan politik yang menenangkan, bukan produksi narasi yang terus memelihara rasa curiga dan konflik berkepanjangan,” katanya.
