Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance di wilayah tersebut.
Ketua DPR Papua Pegunungan Yos Elopere mengatakan, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI harus dijadikan bahan evaluasi sekaligus dorongan untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah ke depan.
“Kami semua tentunya bersyukur dan menerima opini atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 ini sebagai bahan introspeksi bagi pemerintah daerah,” katanya dikuti dari keterangan tertulisnya, Senin (22/6/2026).
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sebelumnya berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2025.
DPR Papua Pegunungan menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut, namun menilai hasil pemeriksaan tetap perlu menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Yos menegaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK merupakan amanat undang-undang sekaligus instrumen penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.
“Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK merupakan amanat undang-undang sekaligus instrumen penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa DPR Papua Pegunungan akan mengawal tindak lanjut atas seluruh rekomendasi yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah, termasuk perbaikan administratif maupun kebijakan.
“Selanjutnya, terkait rekomendasi yang disampaikan BPK RI, baik yang bersifat pengembalian karena kelebihan pembayaran maupun yang memerlukan perubahan kebijakan dan penyusunan regulasi baru, tentunya akan segera kami tindak lanjuti bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan,” katanya.
Menurutnya, capaian opini WTP menjadi langkah positif bagi Papua Pegunungan yang masih berada dalam tahap awal pembangunan sebagai provinsi baru.
Ia berharap pencapaian tersebut dapat terus dipertahankan dan diikuti dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik di masa mendatang.
“Kami berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan sekaligus diikuti dengan perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Kami mengajak seluruh pihak untuk terus belajar dari pengalaman yang ada guna memperbaiki pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.
