Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berharap Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) periode 2026–2030 mampu menjadi ujung tombak dalam membangun budaya integritas sekaligus memperkuat langkah pencegahan korupsi di wilayah Papua.
Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumaropen mengatakan pengukuhan Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Papua menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Papua periode 2026–2030 merupakan salah satu upaya dalam membangun budaya integritas di Bumi Cenderawasih,” katanya di Jayapura, dilansir Antara, Senin (20/7/2026).
Aryoko menjelaskan para penyuluh antikorupsi memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan akuntabilitas, baik kepada aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat. Edukasi dan penyuluhan yang dilakukan secara berkelanjutan dinilai menjadi kunci membangun kesadaran antikorupsi sejak dini.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan proses penegakan hukum. Upaya pencegahan melalui peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemerintahan yang transparan dan bersih juga harus terus diperkuat.
“Kami juga meminta seluruh pengurus forum yang telah dikukuhkan menjalankan amanah secara profesional, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai antikorupsi dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujarnya.
Ia berharap Forum Penyuluh Antikorupsi dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat implementasi program pencegahan korupsi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta menumbuhkan budaya integritas yang berkelanjutan di Papua.
Aryoko menambahkan, keberhasilan upaya pencegahan korupsi membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, hingga masyarakat diharapkan bersinergi agar nilai-nilai antikorupsi menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan.
