Jakarta – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Imigrasi Papua Barat memperkuat edukasi publik melalui program Imigrasi Menyapa Pelajar dan Mahasiswa (Impresi) sebagai langkah mencegah berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Program tersebut diperluas melalui kerja sama dengan Institut Hukum dan Teknologi Pembangunan (IHTP) Papua serta Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari.
Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat Asrul mengatakan kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat implementasi program Impresi di lingkungan pendidikan.
“Penandatanganan kerja sama dengan IHTP Papua dan Dinas Pendidikan Manokwari merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan Impresi,” ujarnya di Manokwari, dilansir Antara, Senin (20/7/2026).
Menurut Asrul, program edukasi tersebut dirancang untuk meningkatkan literasi keimigrasian sekaligus membangun kesadaran hukum di kalangan pelajar dan mahasiswa agar mampu berperan aktif dalam mencegah kejahatan lintas negara.
Ia menilai keterlibatan pemerintah daerah dan perguruan tinggi akan membuat pelaksanaan program menjadi lebih efektif. Selain meningkatkan pemahaman masyarakat, strategi tersebut juga memperkuat pelayanan publik di bidang keimigrasian yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum.
“Kejahatan transnasional itu seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan berbagai bentuk eksploitasi dan modusnya,” kata Asrul.
Sementara itu, Rektor IHTP Papua, Dr. Filep Wamafma, menyambut baik kerja sama yang dibangun bersama Kanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat. Menurutnya, kolaborasi tersebut membuka ruang bagi perguruan tinggi untuk terlibat dalam upaya pencegahan kejahatan transnasional.
Ia mengatakan kemitraan itu juga akan memperkaya wawasan mahasiswa, khususnya di bidang hukum, agar memiliki pemahaman lebih luas mengenai persoalan keimigrasian dan pengawasan terhadap orang asing.
“Tidak hanya soal kejahatan transnasional yang mungkin jarang terjadi di Papua Barat, tetapi bagaimana perguruan tinggi ikut terlibat mengawasi lalu lintas orang asing,” ucap Filep.
Menurut Filep, IHTP Papua terus mendorong model pembelajaran yang tidak hanya menitikberatkan pada teori, tetapi juga memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian dan lembaga di daerah.
Ia menyebut Kanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat menjadi instansi pemerintah pertama yang menjalin kerja sama dengan IHTP Papua setelah kampus tersebut resmi bertransformasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari menjadi institut.
Filep juga mengingatkan bahwa luasnya wilayah Tanah Papua menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan perlintasan orang dan potensi kejahatan lintas negara sehingga diperlukan sinergi seluruh pihak.
“Tanah Papua ini sangat luas sehingga berpotensi terjadinya kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, perlu pengawasan bersama secara optimal,” ucap Filep yang juga menjabat sebagai Ketua Komite III DPD RI.
