Jakarta – Kementerian Transmigrasi mengerahkan 1.476 civitas akademika ke 53 kawasan transmigrasi di berbagai daerah sebagai bagian dari Program Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026. Ribuan peserta yang terdiri atas dosen, mahasiswa, hingga tenaga kependidikan itu ditugaskan memetakan potensi wilayah, mengidentifikasi persoalan masyarakat, sekaligus merumuskan solusi berbasis data untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi.
Para peserta tersebut merupakan hasil seleksi ketat dari sekitar 10 ribu pendaftar yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan kajian di balik meja. Menurutnya, kebijakan yang tepat harus lahir dari pemahaman terhadap kondisi nyata masyarakat.
“Kalau Bapak, Ibu, dan Adik-adik tidak hadir di tiap sudut Indonesia, maka orang lain yang akan hadir. Karena itu, negara memfasilitasi kehadiran para Patriot (civitas akademika) untuk melihat langsung kondisi di lapangan,” ujar Iftitah dikutip dalam keterangan, Senin (27/7/2026).
Ia menjelaskan, para Patriot tidak sekadar menjalankan penelitian akademik. Mereka akan terjun langsung ke lapangan untuk menggali potensi daerah, memetakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, serta menyusun rekomendasi yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pengembangan kawasan transmigrasi.
Menurut Iftitah, kawasan transmigrasi memiliki peluang ekonomi yang besar, namun masih dihadapkan pada beragam tantangan yang membutuhkan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan kolaborasi.
“Pembangunan tidak cukup hanya dibahas di ruang kelas atau ruang rapat. Kita harus hadir, memahami persoalan secara langsung, lalu mencari jalan keluarnya bersama masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sebagian persoalan di kawasan transmigrasi telah berlangsung selama puluhan tahun sehingga tidak mungkin diselesaikan dalam waktu singkat. Karena itu, para Patriot diharapkan menjadi bagian dari proses perubahan yang berkelanjutan.
“Persoalan yang sudah berlangsung puluhan tahun tentu tidak selesai dalam satu atau dua hari. Yang penting kita terus bergerak, terus mencari solusi, dan memastikan pembangunan tetap berjalan,” katanya.
Program Tim Ekspedisi Patriot merupakan salah satu program unggulan dalam agenda 5T Kementerian Transmigrasi. Pemerintah berharap hasil kerja para peserta tidak berhenti sebagai laporan akademik, melainkan menjadi pijakan lahirnya kebijakan, inovasi, investasi, hingga aktivitas ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
Temuan yang diperoleh di lapangan juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas wilayah, memperkuat usaha masyarakat, serta menghubungkan potensi daerah dengan teknologi, pasar, dan investasi.
Seleksi Ketat dan Penugasan Empat Bulan
TEP 2026 menjadi penyelenggaraan tahun kedua setelah pertama kali digelar pada 2025. Tahun ini, program tersebut melibatkan 1.476 sumber daya manusia unggul yang terdiri atas 246 ketua tim dan 1.230 anggota.
Para ketua tim berasal dari kalangan akademisi, yakni 39 profesor, 158 doktor, dan 49 magister. Sementara anggota tim terdiri atas 214 magister, 937 sarjana, dan 79 sarjana terapan.
Seluruh peserta telah melalui proses seleksi sejak Mei 2026 dan mengikuti pembekalan selama lima hari sebelum diberangkatkan ke lokasi penugasan.
Program ini menggandeng 10 perguruan tinggi mitra serta 155 perguruan tinggi nonmitra. Sepuluh perguruan tinggi mitra tersebut adalah Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), IPB University, Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Hasanuddin (Unhas), dan Universitas Brawijaya (UB).
Sebanyak 1.476 Patriot akan menjalankan penugasan selama empat bulan, mulai 31 Juli hingga 27 November 2026, di 53 kawasan transmigrasi prioritas yang tersebar di seluruh Indonesia. Kawasan tersebut mencakup 41 kawasan prioritas nasional, dua kawasan prioritas Kementerian Transmigrasi, serta 10 kawasan transmigrasi di Papua.
