Jayapura – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta seluruh pihak turut mengawal pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat di Papua agar berjalan sesuai target.
AHY menilai pembangunan Papua perlu dilakukan secara terpadu dengan menggabungkan penguatan infrastruktur dasar dan pembangunan sumber daya manusia.
“Pembangunan Papua harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pembangunan konektivitas jalan, tetapi juga dengan memperkuat infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” katanya di Jayapura, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat meninjau proyek pembangunan Jalan Skory–Puay yang berada di Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur mempunyai peran strategis dalam memperkecil kesenjangan sekaligus membuka peluang agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata, termasuk oleh masyarakat di Papua.
“Pembangunan terutama ekonomi itu adalah milik semua, bukan hanya milik masyarakat Jawa misalnya, ini milik masyarakat Papua. Apalagi kita berupaya untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan,” ujarnya.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga terus memperkuat sektor pendidikan melalui pembangunan dan revitalisasi berbagai fasilitas sekolah. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Sekolah Rakyat.
AHY menegaskan pembangunan infrastruktur perlu berjalan bersamaan dengan peningkatan kualitas manusia. Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu instrumen penting dalam memutus mata rantai kemiskinan.
“Pembangunan manusia harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur. Setiap anak harus mendapatkan kesempatan untuk tumbuh sehat sekaligus memperoleh pendidikan yang baik. Kemiskinan itu diputus oleh pendidikan,” katanya lagi.
Di sektor konektivitas, AHY menyampaikan pemerintah juga terus menjalankan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) di sejumlah wilayah Papua.
“Untuk enam provinsi di Tanah Papua, tercatat terdapat 32 kegiatan pada 2025 dan 42 kegiatan pada 2026. Sementara di Provinsi Papua terdapat empat kegiatan pada 2025 dan 10 kegiatan pada 2026, termasuk kegiatan multi years,” ujarnya.
Secara nasional, program IJD yang dilaksanakan pada 2025–2026 mencakup 427 sasaran dengan dukungan anggaran sekitar Rp8,68 triliun.
Pembangunan jalan tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas antardaerah sekaligus mendukung akses masyarakat terhadap berbagai layanan dan aktivitas ekonomi.
