Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) mendata sejumlah warga asal daerah tersebut yang berada di Papua dan meminta difasilitasi untuk kembali ke daerah asal. Permintaan itu muncul setelah sejumlah wilayah di Papua mengalami gangguan keamanan.
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma mengatakan, sebagian warga telah menyampaikan keinginan untuk pulang, termasuk beberapa orang yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS).
“Ada beberapa. Mereka meminta karena sudah tidak merasa aman di sana, Papua. Kita lagi mendatanya,” katanya dikutip dari Antara, Sabtu (19/9/2026).
Menurut Johni, keinginan warga untuk mencari lokasi yang dianggap lebih aman merupakan hal yang wajar ketika mereka merasa terancam.
“Saya rasa normal saja ya, kalau di mana pun kita berada kalau kita merasa tidak aman, kita akan mencari tempat yang lebih aman,” ujarnya.
Meski demikian, Pemprov NTT berharap situasi keamanan di Papua segera kembali kondusif agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa khawatir.
Untuk mengetahui kondisi warga NTT yang berada di Papua, Johni mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua Komunitas Flobamora di Papua. Pertemuan tersebut turut membahas perkembangan keamanan setelah penembakan tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya pada 9 September 2026.
Johni mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya, situasi secara umum di Papua masih kondusif. Namun, gangguan keamanan disebut terjadi di sejumlah wilayah tertentu.
“Menurutnya pada umumnya kondisi keamanan di daerah itu kondusif, namun hanya di daerah-daerah tertentu saja,” kata Johni.
Jayawijaya menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian setelah tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tewas ditembak di Distrik Muliama pada 9 September. Ketiga korban adalah Aprida Rapi, Alfonsius Albinus Meha, dan Wili Mbuik. Dua di antaranya, Alfonsius dan Wili, merupakan warga NTT.
Peristiwa tersebut juga mendorong keluarga Wili Mbuik meminta pemerintah memberikan jaminan keamanan bagi warga NTT yang masih berada di Jayawijaya. Keluarga menyebut masih terdapat sejumlah warga asal Rote Ndao yang tinggal di wilayah tersebut.
Johni mengatakan Pemprov NTT siap berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan jika diperlukan langkah pemindahan warga dari wilayah yang dinilai rawan menuju lokasi yang lebih aman.
“Kalau memang harus demikian, akan kita koordinasikan dengan Pemprov Papua Pegunungan,” katanya.
