Ketua LBH Mahadjaja, Emanuel Mikael Kota, menegaskan bahwa persoalan Papua harus dicermati secara lebih komprehensif, terutama menyusul munculnya berbagai narasi propaganda terkait peristiwa di Distrik Sinak–Pogome, Kabupaten Puncak, Puncak Tengah, pada pertengahan April 2026.
Menurut Emanuel Mikael Kota, dinamika konflik di Papua tidak lagi sederhana. Ia menilai, Organisasi Papua Merdeka (OPM) kini tidak hanya mengandalkan kekuatan bersenjata, tetapi juga aktif memainkan strategi propaganda untuk memengaruhi persepsi publik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
“Peristiwa di Sinak–Pogome menunjukkan bagaimana narasi konflik dapat dengan cepat dipelintir menjadi alat propaganda. Ini berbahaya karena dapat membentuk opini yang tidak utuh dan berpotensi melemahkan posisi negara,” ujar Emanuel dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dan cenderung tendensius kerap dimanfaatkan untuk mendiskreditkan aparat keamanan serta memperkuat simpati terhadap gerakan separatis. Dalam konteks ini, negara dituntut tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga mampu mengelola komunikasi publik secara strategis.
“Kelompok separatis memahami bahwa perang hari ini bukan hanya soal senjata, tetapi juga soal narasi. Karena itu, negara harus mampu mengimbangi dengan komunikasi yang transparan, akurat, dan cepat,” tegasnya.
Emanuel Mikael Kota yang juga sebagai Ketua Umum Aliansi Timur Indonesia ini menekankan bahwa OPM tidak lagi dapat diposisikan semata sebagai kelompok kriminal bersenjata. Dukungan terhadap gerakan tersebut, menurutnya, telah menyebar di berbagai lapisan masyarakat, sementara sayap militernya terus berkembang dari sisi persenjataan dan rekrutmen.
“Langkah tegas namun terukur tetap diperlukan untuk mengeliminasi kekuatan bersenjata OPM. Dalam hal ini, keberadaan TNI dan Polri menjadi sangat penting dan tidak bisa ditawar,” ujarnya.
Ia menambahkan, peran TNI tidak boleh lagi sekadar bersifat BKO (bawah kendali operasi), melainkan harus diperkuat dengan strategi operasi yang lebih terintegrasi dan terukur. Namun demikian, pendekatan keamanan harus berjalan seiring dengan upaya kesejahteraan.
“Negara juga harus merebut hati masyarakat Papua melalui pembangunan nyata, dari pembangunan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Ini penting untuk menutup ruang propaganda dan memperkuat kepercayaan publik,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa tanpa kombinasi yang kuat antara pendekatan keamanan, pembangunan, dan pengelolaan informasi, upaya menciptakan stabilitas di Papua akan selalu menghadapi tantangan yang berulang.
“Upaya pembangunan yang terintegrasi sangat dibutuhkan di Papua, aspek keamanan jadi fondasi dasarnya agar menciptakan landasan pembangunan lainnya,” pungkasnya.
