Pemerintah daerah (pemda) diminta memprioritaskan alokasi dana otonomi khusus (otsus) untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) Papua. Sebab, keberhasilan otsus tidak bisa hanya diukur dari pembangunan fisik saja, tetapi kemampuan pemerintah memenuhi hak dasar, seperti di bidang pendidikan dan kesehatan, untuk melahirkan generasi unggul.
“Pembangunan SDM adalah fondasi utama untuk menciptakan keadilan ekonomi yang berkelanjutan bagi rakyat Papua. Dana otsus harus diarahkan untuk itu untuk menunjukkan bahwa pemerintah berpihak kepada rakyat sehingga generasi muda Papua memiliki daya saing dan masa depan yang lebih baik,” kata Direktur Eksekutif Merah Pusaka Stratejik Indonesia, Noor Azhari, Sabtu (9/5/2026).
Menurutnya, pembenahan tata kelola birokrasi daerah juga mesti dilakukan agar anggaran otsus tidak hanya berkutat pada praktik administratif yang tidak efektif. Ini bisa dimulai dengan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran, efisiensi program, dan keberanian mengevaluasi kebijakan yang tidak tepat sasaran.
“Selain itu, transparansi juga menjadi hal penting untuk memastikan manfaat dana otsus benar-benar sampai kepada rakyat. Keterbukaan informasi anggaran harus dilakukan secara berkala dan mudah diakses publik sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya program pembangunan,” tutur Noor.
“Birokrasi yang bersih dan profesional akan membuat dana otsus lebih optimal untuk membangun kualitas hidup masyarakat Papua. Masyarakat Papua juga berhak tahu bagaimana dana otsus digunakan sampai apa dampak konkretnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.
Noor kembali mengingatkan bahwa investasi terbesar bagi masa depan Papua bukan hanya pembangunan infrastruktur, melainkan pembangunan manusia yang sehat, terdidik, produktif, dan mandiri. “Jika dana otsus dikelola secara bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat kecil, maka Papua akan memiliki fondasi kuat untuk tumbuh lebih maju, adil, dan sejahtera.”
