Tokoh Suku Besar Sebyar, Malkin Kosepa, mengkritisi komentar Novel Baswedan tentang film dokumenter “Pesta Babi”. Menrutunya, eks penyidik KPK itu cenderung membangun narasi sepihak mengenai situasi Papua bahkan berpotensi memperkeruh ruang sosial masyarakat adat.
Papua, sambungnya, saat ini sedang berupaya menjaga stabilitas, memperkuat pembangunan, dan membangun kepercayaan publik melalui pendekatan dialog serta pemberdayaan masyarakat. Narasi yang tidak utuh dan cenderung provokatif berpotensi memicu keresahan baru.
“Kami bingung dengan cara pandang yang disampaikan Novel Baswedan terhadap film dokumenter tersebut. Sebagai figur publik yang juga berada dalam lingkungan ASN Polri, seharusnya lebih objektif dan bijak melihat Papua, bukan malah membangun opini yang membuat situasi semakin gaduh,” ujarnya, Senin (11/5/2026).
Menurut Malkin, komentar Novel tentang film “Pesta Babi” terkesan menggiring opini publik bahwa Papua identik dengan kekerasan, ketakutan, dan eksploitasi. Sebab, bertolak belakang dengan realitas kehidupan masyarakat adat maupun berbagai upaya perdamaian yang sedang berjalan.
Baginya, film maupun komentar yang menyertainya harus dilihat secara kritis karena berpotensi mengandung disinformasi jika hanya menampilkan sudut pandang tertentu tanpa verifikasi dan keseimbangan informasi.
“Papua tidak boleh terus menerus dipotret hanya dari sisi konflik. Ada masyarakat adat yang hidup damai, ada pembangunan kampung, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan berbagai upaya rekonsiliasi yang juga harus dilihat secara adil,” jelasnya.
Malkin mengakui bahwa kebebasan berpendapat dijamin dalam negara demokrasi. Namun, tetap memiliki batas etik dan tanggung jawab hukum, terlebih ketika menyangkut isu sensitif seperti Papua yang berdampak langsung terhadap stabilitas sosial dan rasa aman masyarakat.
“Dalam prinsip negara hukum, setiap penyampaian informasi di ruang publik harus mengedepankan asas kehati-hatian, akurasi, dan tidak memicu kegaduhan. Jangan sampai opini yang dibangun justru memperbesar stigma negatif terhadap Papua dan masyarakat adat,” ujarnya.
Malkin juga meminta Kapolri mengevaluasi terhadap sikap maupun pandangan pihak-pihak di lingkungan ASN dan anggota Polri yang dinilai tidak mencerminkan semangat menjaga ketertiban dan kondusivitas nasional.
“Kami meminta Kapolri memberikan evaluasi tegas terhadap yang bersangkutan. Papua hari ini membutuhkan narasi persatuan dan solusi, bukan narasi yang memperkeruh keadaan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat Papua saat ini lebih membutuhkan dukungan terhadap pembangunan ekonomi, pendidikan generasi muda, dan penguatan ruang damai dibandingkan perdebatan yang berpotensi memicu polarisasi.
“Jangan jadikan Papua sebagai komoditas narasi konflik. Kami masyarakat adat ingin hidup tenang, membangun kampung, menjaga budaya, dan menyiapkan masa depan anak-anak Papua dengan damai,” tandasnya.
