Pegiat advokasi dan demokrasi, Erik Fitriadi, menegaskan pentingnya penguatan riset berbasis data dan pemetaan aktor dalam kerja-kerja advokasi sosial maupun kemanusiaan, khususnya dalam menangani persoalan konflik dan kekerasan di Papua.
Menurutnya, advokasi yang kuat tidak dapat dibangun hanya berdasarkan opini atau narasi emosional semata, melainkan didukung riset yang sistematis, pemetaan persoalan secara komprehensif, dan pemahaman terhadap relasi antaraktor yang terlibat konflik.
“Riset menjadi fondasi utama dalam advokasi. Tanpa data yang valid dan pemetaan masalah yang jelas, maka langkah advokasi berpotensi kehilangan arah bahkan dapat memperkeruh situasi di lapangan,” ujarnya dalam kegiatan pelatihan riset dan advokasi yang diselenggarakan Yayasan MPSI di Graha MPSI, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat (15/5/2026).
Dalam konteks konflik Papua, sambung Erik, terdapat berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari persoalan politik, ekonomi, sosial budaya hingga keamanan. Karena itu, pendekatan advokasi harus dilakukan secara objektif, terukur, dan mampu melihat persoalan secara utuh.
“Konflik Papua tidak bisa dipandang secara hitam putih. Ada aspek historis, ada persoalan pembangunan, ada dinamika keamanan, dan ada pula dampak sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat sipil. Semua itu harus dipetakan secara ilmiah agar solusi yang ditawarkan tidak keliru,” tuturnya.
Erik juga menekankan pentingnya memetakan aktor-aktor yang memiliki kepentingan dalam konflik, baik pemerintah, aparat keamanan, kelompok masyarakat sipil, tokoh adat, tokoh agama, hingga kelompok korban. Menurutnya, pemetaan aktor sangat menentukan efektivitas strategi advokasi yang akan dijalankan.
“Advokasi bukan hanya soal kritik, tetapi bagaimana membangun jalan penyelesaian. Karena itu, kita harus memahami siapa aktornya, bagaimana relasi kekuatannya, dan apa kepentingan masing-masing pihak,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Erik mendorong generasi muda dan para pegiat sosial untuk memperkuat kemampuan riset lapangan, dokumentasi data, serta pengelolaan narasi publik agar isu-isu kemanusiaan tidak mudah dipelintir menjadi propaganda atau perang informasi.
“Di era digital hari ini, pertarungan tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga di ruang informasi. Karena itu, advokasi membutuhkan ketelitian, integritas data, dan kemampuan membangun narasi yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Kegiatan pelatihan riset dan advokasi yang digelar MPSI diikuti oleh sejumlah peserta dari kalangan mahasiswa, pegiat sosial, organisasi masyarakat sipil, dan peneliti muda yang membahas strategi pemetaan konflik, analisis aktor, jurnalis serta penguatan advokasi berbasis kebijakan dan komunitas.
