Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mulai melaksanakan program peningkatan kapasitas perempuan gereja melalui pelatihan pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini ditujukan untuk memperkuat perekonomian keluarga sekaligus mendorong pembangunan yang inklusif di seluruh wilayah Papua Tengah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Papua Tengah Agustinus Bagau di Nabire, Rabu, mengatakan program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dengan sasaran perempuan dari sekitar 1.600 gereja yang tersebar di delapan kabupaten.
“Tahun ini adalah awal pembinaan perempuan gereja. Secara bertahap kami akan membina perempuan gereja di delapan kabupaten sehingga ditargetkan perempuan dari 1.600 gereja memperoleh pelatihan pengelolaan UMKM,” katanya saat membuka pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Gereja Mengelola UMKM.
Ia menjelaskan, program penguatan kapasitas perempuan gereja merupakan salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah yang mulai diimplementasikan pada tahun ini secara bertahap.
Menurut Agustinus, pelatihan tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola UMKM melalui pembekalan terkait manajemen usaha, pengelolaan keuangan, akses pembiayaan, pemasaran digital, hingga pengembangan produk.
Ia berharap peningkatan kapasitas tersebut dapat melahirkan pelaku UMKM yang mandiri dan berdaya saing, sekaligus memperkuat peran perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga dan pembangunan daerah.
Pada tahap awal pelaksanaan, sebanyak 209 peserta dari Kabupaten Nabire, Paniai, Deiyai, dan Dogiyai mengikuti pelatihan tersebut. Para peserta memperoleh materi teori sekaligus praktik agar mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam mengembangkan usahanya.
Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Victor Fun, yang mewakili Gubernur Papua Tengah, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat peran perempuan sebagai bagian dari pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Menurutnya, perempuan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan gereja. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan kemampuan manajemen usaha, pencatatan keuangan, akses pembiayaan, pemasaran, pengemasan produk, hingga pemanfaatan teknologi digital.
Ia berharap pelatihan tersebut dapat membekali peserta dengan kemampuan menyusun rencana bisnis, mengelola keuangan usaha, menghitung biaya produksi, menentukan harga jual, serta merancang strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan usaha masing-masing.
Victor menambahkan, kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi pengarusutamaan gender yang bertujuan menjamin kesetaraan kesempatan, akses, manfaat, dan peran antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan.
Menurut dia, komunitas perempuan gereja memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi keluarga serta ketahanan sosial masyarakat, mengingat besarnya pengaruh dan peran sosial gereja di tengah kehidupan masyarakat.
“Pemerintah berharap pelatihan ini tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan kelompok usaha, penguatan legalitas usaha, perluasan akses pemasaran, dan kemitraan dengan lembaga pembiayaan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
