Jakarta – Peneliti Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Annas Fitrah Akbar menilai, keberhasilan pembangunan di Papua tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya investasi, pembangunan infrastruktur, ataupun pertumbuhan ekonomi yang dicapai.
Menurutnya, faktor paling penting dalam pembangunan Papua justru terletak pada kemampuan menjadikan budaya sebagai modal sosial utama dalam setiap proses pembangunan yang dijalankan.
“Papua memiliki kekuatan yang tidak dimiliki banyak daerah lain di Indonesia, yakni kelembagaan adat yang masih hidup, solidaritas komunal yang kuat, serta hubungan masyarakat dengan tanah dan alam yang menjadi bagian dari identitas kolektif”, kata Annas dalam keterangannya, Jumat (3/6/2026).
Ia menegaskan, potensi tersebut seharusnya dipandang sebagai aset strategis dalam pembangunan, bukan sekadar warisan budaya yang perlu dilestarikan.
“Selama ini keberhasilan pembangunan sering diukur dari indikator fisik dan ekonomi. Padahal, pembangunan hanya akan berkelanjutan apabila memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat. Di Papua, legitimasi itu lahir ketika budaya ditempatkan sebagai bagian dari fondasi pembangunan,” kata Annas.
Annas menjelaskan, pendekatan pembangunan yang terlalu menitikberatkan pada aspek teknokratis berisiko mengesampingkan modal sosial yang selama ini menjadi perekat kehidupan masyarakat Papua.
“Akibatnya, pembangunan memang dapat berjalan secara administratif, tetapi belum tentu diterima secara sosial oleh masyarakat”, ungkapnya.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memperkuat pendekatan pembangunan yang berlandaskan pada pengetahuan sosial dan budaya masyarakat setempat. Menurutnya, setiap kebijakan strategis harus didukung oleh kajian sosial yang komprehensif agar mampu memahami karakteristik masyarakat, dinamika lokal, serta potensi yang dimiliki masing-masing wilayah adat.
“Riset sosial harus menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan. Papua memiliki keragaman budaya yang sangat tinggi sehingga pendekatan pembangunan tidak bisa disamaratakan. Setiap daerah memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda,” ujarnya.
Lebih lanjut, Annas menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti perguruan tinggi, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, kelompok perempuan, hingga generasi muda.
“Kolaborasi tersebut dinilai akan menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif sekaligus memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap agenda pembangunan”, jelasnya.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen demokrasi, tetapi juga menjadi investasi sosial yang menentukan keberhasilan pembangunan dalam jangka panjang.
“Ketika masyarakat merasa didengar dan dihargai, mereka akan menjadi mitra pembangunan. Sebaliknya, apabila pembangunan hanya dipersepsikan sebagai program yang datang dari luar tanpa ruang dialog, maka potensi resistensi akan selalu ada,” katanya.
Annas juga menegaskan bahwa budaya tidak seharusnya dipandang sebagai penghambat modernisasi.
“Sebaliknya, budaya merupakan sumber nilai yang dapat memperkuat kualitas pembangunan karena melahirkan kepercayaan, solidaritas, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga hasil-hasil pembangunan”, tandasnya.
Ia menilai pendekatan tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menempatkan pembangunan manusia berkelanjutan sebagai prioritas utama.
“Papua membutuhkan pembangunan yang mampu memadukan kemajuan ekonomi dengan kekuatan budaya. Infrastruktur dapat dibangun lebih cepat, investasi dapat terus tumbuh, tetapi semua itu akan memiliki daya tahan apabila berdiri di atas modal sosial yang kuat. Budaya adalah modal terbesar Papua untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” tutup Annas.
