Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Berita

Pemkot Jayapura Genjot Serapan Anggaran Semester II 2026

32
×

Pemkot Jayapura Genjot Serapan Anggaran Semester II 2026

Share this article

Jakarta – Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran pada semester II 2026 agar target pembangunan dapat terealisasi sesuai rencana.

Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan hingga awal Juli 2026, Pemkot Jayapura telah menuntaskan pelaksanaan APBD pada semester pertama. Karena itu, seluruh OPD diminta segera melakukan evaluasi dan mempercepat pelaksanaan program yang masih berjalan.

“Hingga awal Juli 2026 Pemkot Jayapura telah menyelesaikan semester pertama pelaksanaan APBD. Oleh karena itu, seluruh jajaran diminta segera melakukan evaluasi dan mempercepat pelaksanaan program agar target pembangunan dapat tercapai sesuai rencana,” ujar Rustan di Jayapura, dilansir Antara, Selasa (7/7/206).

Ia menegaskan percepatan realisasi APBD pada semester kedua menjadi tanggung jawab bersama. Untuk itu, sekretaris daerah, para asisten, serta staf ahli diminta memperkuat pengawasan terhadap penyerapan anggaran, baik dari sisi fisik maupun keuangan.

Selain itu, seluruh kepala OPD bersama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diminta bergerak cepat mengejar ketertinggalan pelaksanaan program dan serapan anggaran.

“Anggaran telah dialokasikan untuk berbagai kegiatan dan program. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus mampu menuntaskan pelaksanaannya secepat mungkin sesuai target yang telah ditetapkan,” katanya.

Rustan juga meminta setiap OPD yang masih menghadapi kendala segera mengidentifikasi penyebab keterlambatan serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar berbagai hambatan dapat segera diselesaikan.

Menurutnya, keterlambatan penyerapan anggaran akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Ia pun mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Setiap rupiah yang dikelola harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Saya tidak ingin mendengar laporan di atas kertas terlihat baik, tetapi manfaatnya sangat minim dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *