Ditargetkannya seorang aparatur sipil negara (ASN) pada Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tolikara, oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Operasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) akan berdampak terhadap warga miskin Papua. Pangkalnya, kelompok ini bergantung pada layanan sosial pemerintah.
“Dinas Sosial itu bukan instansi militer, bukan kantor intelijen. Tugasnya adalah menyalurkan bantuan sosial, mendampingi keluarga miskin, melindungi lansia, anak-anak terlantar, penyandang disabilitas. Ketika KKB mengancam ASN Dinsos, mereka tidak sedang menyerang negara, mereka sedang memutus tangan yang memberi makan warga Papua yang paling membutuhkan,” ungkap Sekretaris Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Charles Kossay, pada Sabtu (4/4/2026).
Ia melanjutkan, Tolikara adalah salah satu kabupaten dengan angka kemiskinan dan kerentanan sosial tertinggi di Papua Pegunungan. Berbagai program yang dikelola Dinsos menjadi “nyawa” bagi ribuan keluarga yang tidak memiliki sumber pendapatan lain.
Ketika ASN yang mengelola Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BNPT), dan berbagai bantuan sosial (bansos) lainnya diancam, mereka memiliki dua pilihan: tetap bertugas dan mempertaruhkan keselamatan jiwa atau pergi dan membiarkan program terhenti.
“Dalam kedua kasus ini, yang menderita adalah seorang ibu di pedalaman Tolikara yang menunggu pencairan PKH untuk membeli beras dan membayar sekolah anaknya. Ia tidak tahu-menahu soal konflik. Ia hanya tahu bahwa ada petugas yang datang dengan bantuan, tetapi sekarang petugas itu diancam nyawanya. KKB tidak peduli dengan penderitaan perempuan itu. Mereka tidak pernah peduli,” tuturnya.
Oleh karena itu, Charles mengecam keputusan TPNPB OPM yang memasukkan seorang ASN Dinsos Tolikara ke dalam daftar pencarian orang (DPO) hanya karena berinteraksi dengan aparat keamanan. Padahal, TPNPB OPM bukanlah otoritas resmi dan tidak memiliki kewenangan tersebut.
“Bayangkan, misalnya, seorang warga melihat tetangganya sakit keras dan ingin memanggil bantuan. Tapi, ia takut menelepon puskesmas karena nakes dianggap agen intelijen. Ia takut melaporkan ke kepala kampung karena kepala kampung bisa dituduh mata-mata. Ia bahkan takut berbicara kepada ASN Dinsos karena ASN itu sudah masuk daftar DPO KKB. Ini adalah teror total yang membuat warga sipil tidak bisa melakukan apa pun untuk menyelamatkan diri dan orang-orang yang mereka cintai,” bebernya.
Menurutnya, ancaman ini harus dibaca dalam konteks yang lebih luas, TPNPB OPM secara sistematis memperluas definisi “musuh” hingga mencakup hampir semua orang yang bekerja dalam sistem pemerintahan atau pelayanan publik. Peningkatan eskalasi tersebut diyakininya bukan kebetulan, melainkan sebagai strategi mengosongkan Papua dari seluruh elemen yang menopang kehidupan normal dan pelayanan publik.
“Jika dibiarkan, tidak akan ada ASN yang mau bertugas di wilayah konflik Papua. Tidak akan ada guru, tidak akan ada bidan, tidak akan ada petugas bansos. Dan ketika itu terjadi, warga Papua yang sudah miskin akan semakin terisolasi, semakin tidak berdaya, dan semakin mudah dikontrol oleh pihak yang memegang senjata. Itulah tujuan sesungguhnya dari teror ini,” ungkap Charles.
