Genap 63 tahun Papua berada di dalam pelukan Ibu Pertiwi pada 1 Mei 2026. Ini, menurut aktivis Papua, Charles Kosay, merupakan bukti keberhasilan diplomasi Indonesia dalam melengkapi wilayah kedaulatannya.
“Tujuannya, supaya wilayah jajahan Hindia Belanda tetap ada bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya, Sabtu (2/5/2026).
Lebih jauh, Charles menyampaikan, Papua secara geografis, budaya, dan bahasa memiliki keunikan sendiri. Ia pun berharap kehadiran negara di “Bumi Cenderawasih” dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat orang asli Papua (OAP) melalui perhatian khusus.
“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua serta kebijakan afirmasi dan pemberdayaan orang asli Papua harus benar-benar diterapkan di tanah Papua dengan memperhatikan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan UMKM lokal,” tuturnya.
“Perhatian negara melalui pendidikan yang layak dengan pola asrama dan kesehatan yang baik, lalu hadirkan nakes (tenaga kesehatan) maupun alkes (alat kesehatan) ke pelosok di tanah Papua serta membangun akses jalan dan jembatan. Maka, akan melahirkan UMKM lokal bagi masyarakat orang asli Papua,” imbuhnya.
Charles juga meminta pemerintah meningkatkan dan mengakselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua agar menjadi daerah yang memiliki daya saing. Selain itu, menangani isu-isu disintegrasi yang dikelola oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan efektif agar OAP tidak terprovokasi dan terjebak narasi tersebut.
“Dan perlu diingat, pemerintah pusat harus tetap memperhatikan situasi keamanan di tanah Papua karena adanya peningkatan aktivitas kriminal di beberapa wilayah. Ini perlu dikelola dengan pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif juga melibatkan semua stakeholder di sana, seperti pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh perempuan yang bersentuhan langsung dengan rakyat,” urainya.
Ia juga mendukung pemerintah bersama TNI-Polri memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya OAP. Kemudian, memastikan penegekan hukum yang tegas kepada para pelanggar hukum tanpa tebang pilih.
“Saya berharap pemerintah terus hadir dengan hati, bukan hanya dengan proyek. Sinergi, keadilan, dan kesejahteraan harus jadi fondasi utama dalam membangun Papua supaya tidak ada gangguan dari kelompok lain yang mengatasnamakan ketidakadilan dan diskriminasi. Dengan demikian, Papua tetap aman dan damai di bawah pelukan Ibu Pertiwi,” tutup Charles.
