Pengamat kebijakan publik Ade Reza Hariyadi menegaskan bahwa transparansi pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) krusial guna memastikan keadilan ekonomi dirasakan masyarakat Papua. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dikucurkan ke daerah hanya dikelola dengan baik dalam bentuk pelayanan publik, pemenuhan hak dasar, hingga pemberdayaan rakyat.
“Apalagi, alokasi dana otsus dalam UU Papua terbaru nilainya meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Maka, tata kelola dana otsus harus benar dan terbuka agar kesejahteraan masyarakat Papua membaik bahkan meningkat,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).
“Ingat, dana otsus itu instrumen keadilan sosial. Rakyat berhak mengetahui ke mana saja anggaran itu dibelanjakan, siapa yang mengelola, dan apa dampaknya bagi rakyat,” sambung Dekan Universitras Krisnadwipayana (Unkris) ini.
Reza menilai, selama ini masih terdapat persoalan birokrasi daerah yang membuat distribusi manfaat pembangunan belum sepenuhnya menyentuh masyarakat. Oleha karena itu, peningkatan alokasi dana otsus juga menjadi momentum penguatan pengawasan dan transparansi.
Menurutnya, pengawasan publik menjadi elemen penting untuk mencegah penyimpangan dana otsus. Partisipasi masyarakat sipil hingga tokoh adat akan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah (pemda).
“Transparansi bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan solusi strategis untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ketika tata kelola anggaran dilakukan secara bersih, profesional, dan terbuka, maka manfaat pembangunan akan lebih mudah dirasakan masyarakat,” tuturnya.
“Seluruh pemangku kepentingan harus menjadikan pengelolaan dana otsus sebagai agenda bersama untuk memperkuat kesejahteraan rakyat Papua. Berhasil atau tidaknya otsus tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat, tetapi seberapa besar perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” tandas Reza.
