Jakarta – Sekretaris Eksekutif Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Charles Kossay menilai, penguatan riset advokasi perlu menjadi pijakan utama dalam membangun sistem perlindungan warga sipil yang efektif dan berkelanjutan di Papua.
Pandangan tersebut disampaikan Charles saat menjadi pembicara dalam Workshop Penguatan Riset Advokasi dan Pengembangan Jaringan Aktor Lokal yang digelar di Horison Diana Hotel Timika, Papua Tengah, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, beragam persoalan sosial yang berkembang di Papua membutuhkan kehadiran aktor-aktor lokal yang tidak hanya memiliki kepedulian terhadap masyarakat, tetapi juga dibekali kemampuan melakukan penelitian, mendokumentasikan fakta di lapangan, membangun komunikasi publik, serta memperluas jaringan kerja sama lintas sektor.
“Perlindungan warga sipil tidak bisa hanya mengandalkan respons spontan setiap kali terjadi persoalan. Dibutuhkan kerja-kerja riset yang sistematis agar setiap masalah dapat dipahami secara utuh, sehingga solusi yang ditawarkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Charles.
Ia menjelaskan bahwa riset advokasi memiliki posisi penting karena mampu menyediakan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan maupun langkah perlindungan masyarakat.
“Dengan demikian, proses advokasi tidak berhenti pada narasi atau tuntutan semata, tetapi mampu menghasilkan perubahan yang terukur”, jelasnya.
Charles menambahkan, Papua memerlukan lebih banyak aktor lokal yang mampu menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, media, lembaga pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Mahasiswa, tokoh pemuda, akademisi, tokoh adat, jurnalis, dan komunitas masyarakat sipil adalah garda terdepan yang paling memahami kondisi sosial di lapangan. Karena itu, kapasitas mereka perlu terus diperkuat agar mampu melakukan advokasi yang berbasis data, objektif, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Menurut Charles, tantangan perlindungan warga sipil di Papua saat ini semakin beragam seiring derasnya arus informasi dan perubahan sosial yang terjadi di berbagai daerah. Karena itu, kemampuan dalam memetakan persoalan, mengenali pihak-pihak yang terlibat, mengukur risiko, serta melakukan verifikasi informasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.
“Banyak persoalan di tingkat akar rumput yang tidak terdokumentasi secara baik. Akibatnya, suara masyarakat sering kali tidak tersampaikan secara utuh kepada pengambil kebijakan. Karena itu, riset advokasi menjadi instrumen penting untuk memastikan fakta lapangan dapat diolah menjadi rekomendasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa perlindungan warga sipil tidak dapat dijalankan secara terpisah-pisah.
“Dibutuhkan jaringan aktor lokal yang kuat dan mampu bekerja secara kolaboratif dalam merespons berbagai persoalan kemanusiaan maupun sosial yang berkembang di masyarakat”, tegasnya.
Menurut Charles, sinergi antara mahasiswa, pemuda, tokoh adat, akademisi, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil akan memperkuat sistem peringatan dini, mempercepat pertukaran informasi, serta membuka ruang dialog yang konstruktif dalam penyelesaian berbagai persoalan.
“Ketika aktor-aktor lokal memiliki jaringan yang kuat, maka respons terhadap persoalan masyarakat akan menjadi lebih cepat, terukur, dan berbasis fakta. Kolaborasi seperti inilah yang dibutuhkan untuk memperkuat perlindungan warga sipil sekaligus menjaga ruang demokrasi di Papua,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya mengedepankan pendekatan advokasi nonlitigasi melalui dialog, mediasi, komunikasi publik, serta lobi kebijakan yang dilakukan secara damai dengan tetap menghormati konteks sosial dan budaya masyarakat Papua.
“Advokasi yang baik adalah advokasi yang mampu menghadirkan solusi. Karena itu, setiap proses advokasi harus mengedepankan akurasi data, etika, dan tanggung jawab sosial agar tidak memicu kesalahpahaman maupun eskalasi konflik di tengah masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan workshop tersebut diikuti sekitar 40 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, tokoh pemuda, pegiat demokrasi, tenaga pendidik, tokoh adat, jurnalis media lokal, hingga komunitas masyarakat sipil. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas riset advokasi sekaligus membangun jejaring aktor lokal dalam mendukung perlindungan warga sipil dan penguatan demokrasi di Papua.
Charles berharap forum tersebut mampu melahirkan jaringan aktor lokal yang bekerja secara profesional, berkelanjutan, dan berlandaskan data dalam mengawal berbagai isu kemasyarakatan, terutama yang berkaitan dengan tantangan pembangunan di Papua.
“Papua membutuhkan aktor-aktor lokal yang mampu mengubah kepedulian menjadi kerja nyata berbasis pengetahuan dan kolaborasi. Dari sinilah perlindungan warga sipil yang kuat dan berkelanjutan dapat dibangun dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan,” pungkasnya.
