Jakarta – Staf Ahli Bupati Mimika, Fransiskus Bakeyau, menegaskan bahwa penguatan kapasitas riset, advokasi, dan jejaring aktor lokal menjadi elemen penting dalam upaya memperkuat perlindungan warga sipil sekaligus mendorong pembangunan demokrasi yang inklusif di Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan Fransiskus saat mewakili Bupati Mimika membuka Workshop Penguatan Riset Advokasi dan Pengembangan Jejaring Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil Papua yang diselenggarakan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Hotel Horison Diana Timika, Kamis (25/6/2026).
Menurut Fransiskus, tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut sangat relevan dengan kondisi Papua saat ini yang masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, dinamika sosial, serta kebutuhan untuk memperkuat perlindungan masyarakat dan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Riset yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Melalui riset yang baik, kita dapat memahami persoalan masyarakat secara objektif, mengidentifikasi kebutuhan yang sesungguhnya, serta merumuskan solusi yang berkelanjutan,” ujar Fransiskus saat membacakan sambutan Bupati Mimika.
Ia menilai advokasi yang dilakukan secara konstruktif dapat menjadi instrumen penting untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Advokasi, kata dia, tidak hanya berfungsi sebagai sarana menyampaikan aspirasi, tetapi juga sebagai ruang untuk membangun dialog, memperkuat kerja sama, dan mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
“Kita harus melihat pentingnya pengembangan jejaring aktor lokal yang melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, kelompok perempuan, hingga komunitas pemuda”, katanya.
Fransiskus menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak dapat dijalankan oleh pemerintah semata. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat agar berbagai tantangan yang dihadapi Papua dapat dijawab secara lebih efektif.
“Dengan jejaring yang kuat, kita dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Papua saat ini,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan bahwa perlindungan warga sipil merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan oleh seluruh elemen bangsa. Setiap warga negara, menurutnya, memiliki hak untuk memperoleh rasa aman, perlindungan hukum, akses terhadap pelayanan publik yang layak, serta kesempatan yang sama dalam proses pembangunan.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peran aktif seluruh pihak melalui penguatan kapasitas, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan ruang-ruang dialog yang inklusif dan partisipatif,” ujarnya.
Fransiskus berharap workshop yang digelar MPSI tidak hanya menjadi wadah bertukar gagasan dan pengalaman, tetapi juga mampu menghasilkan rekomendasi, strategi, dan langkah konkret yang dapat diterapkan secara berkelanjutan untuk memperkuat perlindungan warga sipil dan demokrasi di Papua.
Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Mimika terbuka untuk menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat masyarakat sipil, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
“Pemerintah Kabupaten Mimika senantiasa terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat masyarakat sipil, serta mendorong pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan,” kata Fransiskus.
Di akhir sambutannya, ia memberikan apresiasi kepada MPSI yang telah menghadirkan ruang kolaborasi bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat kapasitas riset dan advokasi di Papua.
“Semoga kegiatan ini menghasilkan jejaring yang semakin kuat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua, khususnya dalam mewujudkan perlindungan warga sipil, penguatan demokrasi, dan pembangunan yang berkeadilan,” pungkasnya.
