Jakarta – Perlindungan warga sipil di Papua dinilai tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan keamanan. Diperlukan strategi yang lebih menyeluruh melalui advokasi non litigasi yang mengedepankan pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan peran perempuan untuk mencegah konflik dan membangun perdamaian yang berkelanjutan.
Pandangan tersebut mengemuka dalam Workshop Penguatan Riset Advokasi dan Pengembangan Jaringan Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Careinn Hotel, Merauke, Papua Selatan, Senin (29/6/2026).
Dalam forum tersebut, para peserta menekankan bahwa perlindungan warga sipil harus dibangun melalui pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif, mulai dari dialog, mediasi, pendampingan masyarakat, penguatan kapasitas aktor lokal, hingga penyelesaian persoalan berbasis kearifan lokal.
Selain itu, setiap langkah advokasi dinilai harus didasarkan pada riset yang kredibel agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak justru memperkeruh situasi sosial.
Anggota DPR Papua Selatan, Victoria Diana Gebze, menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus menempatkan Orang Asli Papua (OAP) sebagai pelaku utama, bukan sekadar penerima manfaat pembangunan.
“Seluruh kebijakan pembangunan harus berpihak kepada masyarakat Papua. Orang Asli Papua harus menjadi pelaku utama pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Victoria.
Ia menilai, berbagai program pembangunan, termasuk pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus), harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat kampung.
Victoria juga menyoroti pentingnya memperkuat posisi perempuan Papua dalam proses pembangunan. Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan keluarga, melestarikan budaya, sekaligus membangun harmoni sosial di tengah masyarakat.
“Karena itu, keterlibatan perempuan perlu diperluas, mulai dari proses perencanaan, pengawasan, hingga pengambilan keputusan dalam setiap program pembangunan,” ungkapnya.
Sementara itu, tokoh pendidikan Merauke, Paskalis Tethol, menilai perlindungan warga sipil harus dimulai dari upaya menyelamatkan masa depan generasi muda Papua melalui akses pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Ia menyoroti masih adanya anak-anak usia sekolah yang kehilangan motivasi belajar dan rentan terhadap berbagai persoalan sosial di lingkungan sekitarnya.
“Masih adanya anak-anak usia sekolah yang kehilangan motivasi belajar dan rentan terpengaruh berbagai persoalan sosial,” jelasnya.
Menurut Paskalis, kondisi tersebut membutuhkan intervensi yang tidak hanya berorientasi pada pendidikan formal, tetapi juga penguatan keterampilan hidup dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Karena itu, ia mendorong agar dana Otonomi Khusus lebih banyak dialokasikan untuk pengembangan pendidikan kontekstual, perluasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), pelatihan keterampilan, serta penguatan ekonomi kampung berbasis potensi lokal.
“Dengan begitu, anak-anak Papua tidak hanya memperoleh pendidikan formal, tetapi juga mampu mengembangkan potensi daerahnya, baik di sektor pertanian, perikanan, kehutanan, maupun kekayaan budaya yang dimiliki,” katanya.
Menurutnya, penguatan ekonomi kampung merupakan bagian penting dari perlindungan warga sipil karena dapat meningkatkan kemandirian masyarakat sekaligus mengurangi kerentanan sosial yang berpotensi memicu konflik.
Di sisi lain, Kepala Bidang Advokasi MPSI Muhammad Gusli menegaskan bahwa advokasi non litigasi berbasis riset merupakan salah satu instrumen penting untuk membangun sistem perlindungan warga sipil yang lebih efektif di Papua.
“Pendekatan tersebut tidak hanya mengedepankan penyelesaian persoalan secara damai, tetapi juga mendorong pembangunan yang lebih inklusif melalui penguatan pendidikan, pemberdayaan perempuan, pengembangan ekonomi masyarakat, serta pelibatan aktif Orang Asli Papua dalam setiap proses pembangunan,” tegasnya.
Menurut Gusli, perlindungan warga sipil tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, kesejahteraan, dan kehidupan sosial yang layak.
Ia meyakini bahwa dengan dukungan data yang akurat, kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta penguatan jaringan aktor lokal, berbagai potensi konflik dapat dicegah sejak dini.
“Data yang kuat jadi modal mencegah konflik yang terjadi sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Papua Selatan,” pungkasnya.
Jika diinginkan, saya juga bisa membuat versi lebih feature dan menyentuh dengan fokus pada “masa depan anak-anak Papua sebagai fondasi perlindungan warga sipil”.
