Jakarta – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, mendorong pengaktifan kembali pasar rakyat di Distrik Bolakme sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
Ketua TP PKK Kabupaten Jayawijaya dr. Idawati Waromi Murib mengatakan pasar rakyat di Distrik Bolakme sudah cukup lama tidak beroperasi. Kondisi tersebut menjadi perhatian agar pasar segera difungsikan kembali.
“Kami dari TP PKK bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui OPD teknis berupaya agar pasar rakyat di Distrik Bolakme kembali beroperasi sehingga ekonomi masyarakat terus bertumbuh di sini,” kata Idawati dalam keterangan tertulis dilansir Antara, Selasa (7/7/2026).
Ia menjelaskan, selama ini masyarakat Distrik Bolakme harus membawa hasil bumi ke Kota Wamena untuk dipasarkan di sejumlah pasar yang berada di kawasan perkotaan.
Menurutnya, berdasarkan koordinasi dengan OPD teknis serta pengurus PKK tingkat distrik dan kampung, pasar rakyat di Distrik Bolakme perlu segera dioperasikan agar masyarakat dapat menjual hasil panennya tanpa harus pergi ke kota.
“Ke depan sesuai koordinasi dengan OPD teknis, pengurus PKK tingkat distrik dan kampung, maka pasar rakyat di Distrik Bolakme harus dioperasikan supaya masyarakat tidak perlu membawa hasil buminya ke kota,” ujarnya.
Idawati menilai masyarakat selama ini harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menggunakan angkutan umum saat membawa hasil pertanian ke Kota Wamena sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi berkurang.
“Kasihan kalau masyarakat membawa hasil bumi ke kota menggunakan angkutan umum. Berapa keuntungan yang mereka peroleh dari hasil bumi itu. Karena itu pasar harus ada di Bolakme supaya masyarakat bisa memperoleh penghasilan tanpa harus ke kota,” katanya.
Ia menambahkan pemerintah daerah perlu terus mendukung penguatan ekonomi masyarakat di tingkat distrik dan kampung agar aktivitas perekonomian tumbuh lebih merata.
“Kami ingin ekonomi masyarakat berputar di distrik dan kampung sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Uang harus berputar di kampung dan distrik agar ekonomi daerah berkembang secara seimbang,” tuturnya.
