Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat menargetkan pendataan terhadap 149.036 unit usaha dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pendataan tersebut bertujuan memotret kondisi riil aktivitas usaha, mulai dari skala mikro hingga besar, termasuk persebaran, karakteristik usaha, dan kondisi sosial keluarga pelaku usaha.
Kepala BPS Papua Barat Merry mengatakan pendataan secara door to door telah dimulai sejak 15 Juni 2026. Hingga awal Juli, realisasi pencacahan telah mencapai sekitar 30 persen dari total sasaran.
“Data hasil sensus jadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan program pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Merry di Manokwari, dilansir Antara, Jumat (10/7/2026).
Sebanyak 588 petugas diterjunkan untuk melaksanakan pendataan di tujuh kabupaten, yakni Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.
Menurut Merry, seluruh petugas telah mengikuti pelatihan teknis, termasuk penggunaan aplikasi pendataan, guna memastikan kualitas dan akurasi data yang dikumpulkan.
“Hasil pendataan nantinya diolah dan nanti Desember baru dirilis hasil sensusnya,” ucap Merry.
Ia menjelaskan seluruh kepala daerah di Papua Barat telah memberikan dukungan melalui penerbitan surat edaran. Namun, di lapangan masih ditemukan masyarakat yang belum memahami tujuan pelaksanaan Sensus Ekonomi.
Karena itu, BPS mengajak tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda untuk membantu memberikan pemahaman kepada warga agar proses pendataan berjalan lancar.
“Kalau ada usaha rumah tangga, jangan takut berikan data kepada petugas. Ini bukan soal pajak, tapi kegiatan usaha yang datanya akan digunakan pemerintah,” jelas Merry.
Selain usaha rumah tangga, Sensus Ekonomi 2026 juga mencakup perusahaan berskala besar, seperti LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni, PT Conch West Papua Cement di Manokwari, dan sejumlah perusahaan lainnya.
BPS bahkan telah mengirimkan surat kepada Satuan Kerja Khusus (SKK) Minyak dan Gas Bumi (Migas) untuk mendukung pendataan seluruh aktivitas usaha di kawasan LNG Tangguh.
“Kalau pabrik semen, mereka minta kuesionernya dalam bahasa Mandarin dan kami sudah siapkan. Untuk ini, progresnya sudah 47 persen,” ujarnya.
Merry menambahkan hasil Sensus Ekonomi 2026 juga akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pemberdayaan dan pengembangan usaha bagi Orang Asli Papua (OAP).
Untuk mendukung hal tersebut, BPS akan berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Papua Barat agar data pelaku usaha OAP dapat tersusun lebih akurat.
“Nanti, BPS akan berkolaborasi dengan Disdukcapil agar data pelaku usaha OAP lebih akurat,” ujar Merry.
