Jakarta – Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumaropen menegaskan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) harus menjadi momentum untuk memperkuat pembangunan dan perlindungan anak melalui peningkatan kualitas layanan di berbagai sektor.
Aryoko mengatakan, data Pemerintah Provinsi Papua menunjukkan pelayanan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak masih perlu ditingkatkan. Karena itu, pemerintah terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor guna menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.
“Dari data yang dimiliki Pemerintah Provinsi Papua menunjukkan layanan bagi anak di sejumlah bidang masih belum optimal oleh sebab itu, kami terus melakukan koordinasi dan kerja sama guna menjawab tantangan tersebut,” katanya usai menghadiri peringatan Hari Anak Nasional di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, dilansir Antara, Kamis (23/7/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah terus mengintegrasikan berbagai program yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah agar pelaksanaannya lebih efektif dan saling mendukung.
“Integrasi tersebut diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” ujarnya.
Menurut Aryoko, upaya mewujudkan lingkungan yang ramah anak membutuhkan keterlibatan banyak sektor, mulai dari pelayanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan, layanan sosial, hingga pembangunan infrastruktur yang mendukung tumbuh kembang anak.
Ia menambahkan, berbagai program pelayanan masyarakat, termasuk kegiatan yang digelar di lingkungan Kantor Gubernur Papua, merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan perlindungan sekaligus kesejahteraan anak.
“Berbagai program pelayanan kepada masyarakat, termasuk kegiatan yang telah dilaksanakan di lingkungan Kantor Gubernur Papua merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan anak,” katanya.
Aryoko menilai keberhasilan pembangunan yang berpihak pada anak sangat bergantung pada komitmen pimpinan daerah yang kemudian diterjemahkan oleh seluruh organisasi perangkat daerah melalui program yang terintegrasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Papua, Selvina Y. Imbiri, mengungkapkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Papua menangani 32 kasus.
“Dari jumlah tersebut 17 kasus merupakan kekerasan terhadap anak, yakni korban berusia 0 hingga sebelum 18 tahun sedangkan 15 kasus lainnya merupakan kekerasan terhadap perempuan dewasa,” katanya.
