Jakarta – Ketua Dewan Adat Wanam yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Distrik Ilwayab, Yohanis Agabi Mahuze, menegaskan pembangunan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan Wanam harus berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat adat, penguatan sektor pendidikan, serta pelestarian budaya lokal.
Pernyataan tersebut disampaikan Yohanis saat menjadi narasumber dalam Konsultasi Publik bertajuk “Perumusan Model Pendidikan Nonformal Berbasis Komunitas, Pendampingan Belajar, dan Pengasuhan yang Berakar pada Budaya Lokal dalam Menjaring Aspirasi, Menyelaraskan Aksi, Mewujudkan Generasi Papua Unggul” yang digelar Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Aula Anim Ha, Merauke, Jumat (24/7/2026).
Menurut Yohanis, masyarakat adat pada dasarnya mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah. Namun, proses tersebut harus mampu meningkatkan kesejahteraan tanpa mengabaikan identitas budaya, hak-hak masyarakat adat, serta masa depan generasi muda Papua.
“Pembangunan adalah kebutuhan bersama. Namun, masyarakat adat juga harus dipersiapkan agar mampu menjadi pelaku utama pembangunan di tanahnya sendiri, bukan hanya menjadi penonton. Kuncinya adalah pendidikan yang berkualitas dan tetap berakar pada nilai-nilai adat serta budaya,” ujarnya.
Ia menilai kehadiran PSN di Wanam akan membawa perubahan besar terhadap kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat di Distrik Ilwayab. Karena itu, pemerintah diminta memberikan perhatian khusus kepada warga yang terdampak, terutama dalam menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak dan peningkatan kapasitas generasi muda.
“Anak-anak dari kampung-kampung yang terdampak PSN jangan sampai kehilangan kesempatan belajar akibat perubahan yang terjadi. Justru mereka harus menjadi generasi pertama yang memperoleh manfaat dari pembangunan melalui akses pendidikan yang lebih baik, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja di masa depan,” katanya.
Yohanis menegaskan pendidikan menjadi modal utama agar masyarakat adat mampu menghadapi perubahan sekaligus meningkatkan daya saing tanpa kehilangan jati diri.
“Pendidikan adalah modal utama masyarakat adat untuk survive menghadapi perubahan zaman. Dengan pendidikan, anak-anak kami akan memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan sehingga mampu menjadi aktor pembangunan, mengambil keputusan, mengelola sumber daya di wilayahnya sendiri, serta tetap menjaga adat, budaya, dan tanah leluhur,” tegasnya.
Selain pendidikan, ia juga menilai pelestarian adat harus menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan. Menurutnya, pembangunan fisik tidak akan memberikan hasil yang maksimal apabila tidak dibarengi dengan penguatan nilai-nilai budaya dan solidaritas masyarakat.
“Adat bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi pedoman hidup yang membentuk karakter, kepemimpinan, dan persatuan masyarakat. Karena itu, pelestarian adat harus menjadi agenda pembangunan yang dilakukan secara serius dan berkelanjutan,” ujarnya.
Yohanis turut mengusulkan agar dana pembangunan kampung tidak hanya diarahkan untuk membangun infrastruktur, tetapi juga mendukung program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, pembinaan generasi muda, serta pelestarian budaya dan tradisi setiap suku di Papua.
“Dana kampung harus mampu memperkuat kehidupan masyarakat secara utuh. Selain membangun jalan dan fasilitas umum, dana tersebut juga perlu mendukung pendidikan anak-anak, kegiatan adat, pembinaan pemuda, pelestarian bahasa daerah, serta memperkuat persatuan masyarakat agar nilai-nilai budaya tetap hidup di tengah derasnya arus pembangunan,” katanya.
Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat adat dalam seluruh tahapan pembangunan akan memperkuat rasa memiliki sekaligus meningkatkan dukungan masyarakat terhadap berbagai program pemerintah.
“Kalau masyarakat adat diajak berdialog, didengar aspirasinya, dan dilibatkan dalam proses pembangunan, maka pembangunan akan menjadi milik bersama. Dengan begitu, kesejahteraan, pelestarian budaya, dan kemajuan Papua dapat berjalan beriringan,” pungkasnya.
